Page 54 - sektorpublik
P. 54
8. Keseimbangan hak dan kewajiban dimaksudkan bahwa dalam
pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus
dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
B. Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Organization of Public
Services)
Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan warga melalui
pelayanan publik, tentunya membutuhkan pihak sebagai penyelenggara
pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia dilakukan
oleh tiga pihak yaitu Negara, Dunia Usaha dan Lembaga Independen.
Selain ada penyelenggara terdapat juga organisasi penyelenggara
dan pelaksanan pelayanan publik. Untuk men-dorong optimalisasi proses
pelayanan publik maka para pe-nyelenggara tersebut juga di awasi oleh
lembaga Negara yang dikenal sebagai Lembaga Ombudsman. Melalui
lembaga ombudsman, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait
dengan persoalan pelayanan publik yang diterima.
Disamping melalui lembaga Negara seperti ombudsman, masih ada
beberapa alat akuntabilitas sosial yang bisa digunakan yaitu:
1. Pengawasan pemerintah oleh DPR/DPRD.
2. Pengawasan administrasi/prosedur.
3. Sistem audit oleh lembaga negara BPKP maupun BPK serta auditor
internal pemerintah (inspektorat / bawasda).
4. Penegakan hukum melalui kepolisian dan kejaksaan.
5. Pembentukan komisi pengawasan.
Untuk melengkapi proses pengawasan yang secara formal telah
dilakukan oleh negara, masyarakat sebagai penerima manfaat/pemangku
kepentingan juga berhak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja
50
