Page 10 - ETPEM2016

melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Pelayanan

masyarakat yang berstandar prima, berorientasi pada ‘customer
satisfaction,’ dan tanpa diskriminasi, tanpa pilih kasih, dan tanpa
pandang bulu, dapat terwujud apabila nilai-nilai etika dipahami,
dihayati, dan diamalkan pada setiap aparat birokrasi
pemerintahan, sehingga menjadi ‘code of conduct,’ yang terpatri
dalam hati sanubari.
Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa masih banyak
aparat birokrasi pemerintahan yang belum optimal menerapkan
etika pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas
pemerintahan, sehingga justru menyimpang dari konsep dan

manajemen pemerintahan modern dan melanggar prinsip good
governance. Sudah menjadi berita umum saat ini di berbagai media
cetak, media elektronik, dan media sosial yang memberitakan
praktek KKN pegawai pemerintahan, pelayanan yang diskriminatif,
aparat PNS yang tidak netral (dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres),
kongkalingkong dengan rekanan, bermain politik, dan
membudayakan “asal bapak senang” (ABS), yang berpotensi
melanggar etika dan bahkan pidana, sehingga mencoreng citra

aparat birokrasi pemerintahan.
Dalam konteks itulah, buku yang ditulis oleh Dr. Dadang
Sufianto ini hadir di tengah pembaca, untuk memberikan
pemahaman dan penyadaran tentang pentingnya nilai-nilai etika
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Buku yang
diberi judul “Etika Pemerintahan Di Indonesia” ini akan menambah
cakrawala khazanah pustaka etika pemerintahan yang saat ini
masih sangat minim dan terbatas. Buku ini sangat bagus dalam
memberikan pengetahuan bahwa nilai-nilai etika pemerintahan

ix