Page 9 - ETPEM2016

mengayomi, dan melayani warga negara/masyarakat tentunya

harus memiliki kompetensi, kredibilitas, kapabilitas, dan
akseptabilitas yang tinggi, sehingga kinerja pemerintah akan
meningkat, kualitas pemerintahan akan menjadi baik, dan
penyelenggaraan negara menjadi optimal.
Untuk menciptakan kualitas pemerintahan yang transparan,
akuntabel dan profesional, maka diperlukan aparatur
pemerintahan yang bersih, bermoral dan berwibawa. Aparat
pemerintahan, yang umum dikenal dengan pegawai negeri
sipil/Apartur Sipil Negara, yang ada di pusat maupun di daerah
(propinsi, kabupaten/kota) harus memiliki kepribadian, moralitas,

kebiasaan, watak dan karakter yang baik, jujur, konsisten, dan adil.
Aparatur pemerintah yang demikian dapat terwujud salah satunya
dengan menanamkan nilai-nilai etika pemerintahan ke dalam hati
sanubari pada setiap aparat birokrasi pemerintahan, melalui
pendidikan dan pelatihan, yang kemudian termanifestasikan dalam
sikap, perilaku, dan perbuatan sehari-hari.
Etika pemerintahan yang dipahami, diamalkan dan
diterapkan oleh setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsi pemerintahan, akan mampu menghindari
berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan kepada masyarakat
yang diberikan oleh aparatur pemerintah akan dapat berjalan
dengan transparan dan akuntabel apabila dilandasi oleh etika
pemerintahan yang diinternalisasi secara konsekuen dan konsisten.
Etika pemerintahan berkaitan dengan kebiasaan, watak,
moral dan mental para penyelenggara pemerintahan yang
tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari, dalam

viii