Page 25 - BASWARA SEMINAR LAPORAN AKTUALISASI

Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021

Perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020

Permenkumham Nomor 24
Halo! Sudah lama Tahun 2021 itu merupakan
ya kita tidak Iya nih, berkat adanya Wah, Permenkumham
berjumpa. Sekarang Permenkumham Nomor Nomor 24 Tahun 2021 Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia bagi
kamu sudah bebas 24 Tahun 2021, aku bisa itu apa ya? Narapidana dan Anak dalam
ya? bebas lebih cepat
rangka pencegahan dan
penanggulangan Penyebaran
COVID-19. Untuk lebih jelasnya,
biar BINGBING yang akan
menjelaskan.

Bagi teman-teman yang belum tahu, Peraturan Menteri Sebelum menjelaskan apa saja perubahan yang terdapat di Permenkumham
Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan Nomor 24 Tahun 2021, kita harus mengetahui dulu ketentuan syarat Narapidana
dan Anak yang dapat diberikan Asimilasi seperti yang tertulis di Pasal 4
Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 adalah Perubahan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.
atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan PASAL 4
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi (1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan harus memenuhi syarat:
penanggulangan Penyebaran COVID-19. a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin
dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
c. telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana. (2) Anak yang dapat diberikan
Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:
COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini. a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman
Nah, teman-teman pasti tahu juga bahwa jumlah disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
Narapidana dan Anak yang berada di Lapas, c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.
Rutan, dan LPKA itu tidak sedikit. Melalui (3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat
Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi
Indonesia menerbitkan Permenkumham ini dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana
sebagai upaya penyelamatan Narapidana dan dan berkelakuan baik.
Anak yang berada di Lapas, Rutan, dan LPKA di (4) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat
seluruh Indonesia. dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka asimilasi
dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana dan
BINGBING berkelakuan baik.

Nah teman-teman, Perubahan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020
menjadi Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 terdapat di Pasal 11 dan Pasal Perubahan yang terdapat dalam Pasal 45 juga jangan dilupakan ya,
45, loh. Pasal 11 berbunyi kalau Asimilasi (seperti yang dijelaskan pada Pasal teman-teman! Pasal 45 menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini
2) tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak yang melakukan tindak berlaku bagi Narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa
pidana: narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika; terorisme; korupsi; pidananya dan Anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya
kejahatan terhadap keamanan negara; kejahatan hak asasi manusia yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
berat; atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Khusus narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika,
prekursor narkotika, dan psikotropika berlaku asimilasi dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Nah teman-teman, seperti itulah penjelasan tentang
Oiya teman-teman, selain tindak pidana yang sudah BINGBING Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 dari BINGBING.
sebutkan, asimilasi juga tidak dapat diberikan kepada Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca
Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana: pembunuhan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 dan
Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP; pencurian dengan kekerasan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021. Psst, disana juga
Pasal 365 KUHP; kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 memuat aturan mengenai pencabutan dan pembatalan
KUHP; atau kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang dan Cuti Bersyarat, loh.
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sekian dari BINGBING! Jangan lupa menerapkan 5M ya
tentang Perlindungan Anak. Asimilasi juga tidak dapat diberikan teman-teman (Mencuci tangan, Menggunakan masker,
kepada Narapidana/Anak yang telah melakukan tindak pidana, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Mengurangi
serta tindak pidana yang sebelumnya sudah dijatuhi pidana mobilitas). Salam sehat, salam HEBAT!
dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
29
WWW.BAPAS-MEDAN.COM