Page 38 - Modul Pembelajaran BLU
P. 38
BAB V
TATA KELOLA
6.1 Kelembagaan, Pejabat Pengelolaan, dan Kepegawaian
Satker yang statusnya berubah menjadi PPK-BLU, satker mengubah struktur
kelembagaan dan instansi Pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan yang
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara. Ketentuan tersebut dimaksudakan untuk menetapkan status kelembagaan
instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU yang mengakibatkan perubahan Satker
struktural atau menjadi nonstruktural pada Kementerian/Lembaga.
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLU dapat melakukan
pengembangan usaha dengan membentuk unit usaha yang merupakan bagian dari BLU
dan bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber-sumber
pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU. Pelaksanaan kegiatan pada unit usaha harus
memperhatikan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum untuk
mendapatkan keuntungan.
Dalam mengelola Satker BLU, diperlukan Pejabat Pengelola BLU terdiri atas:
a) Pemimpin, sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU yang
berkewajiban:
− Menyiapkan RSB
− Menyiapkan RBA
− Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
− Menyiapkan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU
b) Pejabat Keuangan, sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban:
− Mengoordinasikan penyusunan RBA
− Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU
− Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja
− Menyelenggarakan pengelolaan kas
− Melakukan pengelolaan utang-piutang
33
