Page 39 - Modul Pembelajaran BLU
P. 39
− Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU
− Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
− Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
c) Pejabat Teknis, sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang
berkewajiban:
− Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya
− Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA
− Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya
Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai dapat terdiri atas PNS dan/atau tenaga
profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU. Jumlah dan komposisi Pegawai dari
tenaga profesional non-PNS ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pegawai PNS sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian, sementara syarat pengangkatan
dan pemberhentian pegawai dari tenaga profesional non-PNS diatur oleh Pemimpin BLU.
6.2 Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaran pelayanan umum yang dilaksanakan
oleh BLU. Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pembinaan teknis sebagai regulator dan
supervisor sesuai bidang layanannya. Selain pembinaan teknis, terdapat juga pembinaan
keuangan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka pembinaan tersebut,
Menteri Keuangan berperan sebagai regulator dan supervisor di bidang keuangan dan tata
kelola BLU untuk peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan
keuangan BLU. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dapat dibentuk Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas dibentuk apabila BLU memenuhi syarat minimum Nilai Omzet dan
Nilai Aset yaitu:
a) Realisasi Nilai Omzet tahunan menurut LRA terakhir, minimum sebesar Rp30 miliar
rupiah; atau
b) Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, minimum sebesar Rp75 miliar rupiah.
34