Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 07 Desember 2019
P. 6

WIYATNO         H ABDUL RAZAK    H JIMMY CARTER  HJ FARIDAWATI DARLAND ATJEH
                                                                                                                                      KETUA DPRD KALTENG  WAKIL KETUA I DPRD KALTENG  WAKIL KETUA II DPRD KALTENG  WAKIL KETUA III DPRD KALTENG
                SABTU, 7 DESEMBER 2019                                                                                                                                                              06


                                                                   Sertifi kat Pranikah Penting





                PALANGKA RAYA, PPOST       ing/anak bertubuh pendek.     pranikah,”ucapnya di gedung   lainnya, maka bisa berdampak   dini. Ini menjadi kekuatiran kami   dan juga guru-guru mensosial-  dilewati. Segala sesuatu mem-
                 Ketua Komisi III DPRD Ka-  “Untuk pernikahan me-    dewan, Jumat (6/12).       negatif bagi sebuah keluarga,”   bagaimana generasi muda ini bisa   isasikan hal ini untuk mencegah   butuhkan kesiapan tidak instan.
                limantan Tengah (Kalteng),   mang harus matang, karena itu   Menurut Duwel, adanya   katanya.              lebih matang. Inilah butuh juga   pernikahan dini.     “Kalau ingin ini lebih baik har-
                Duwel Rawing mendukung     berkaitan dengan penyiapan   aturan adanya sertifikat pra-  Dikatakan, pihaknya ada men-  dukungan para pemuka agama   “Pernikahan dini ini banyak   us ada proses. Perlu juga batasan
                adanya sertifi kat pranikah. Hal   generasi masa depan. Karena   nikah tidak salah, karena harus   emukan kasus pernikahan didik,   supaya generasi muda yang mau   sisi negatifnya baik dari kesehat-  waktu pengutusan. Kalau semua
                itu merupakan langkah positif   matang mesti harus dipersiap-  dibutuhkan supaya pernikahan   yakni masih berusia 16 hingga   masuk pernikahan dipersiapak-  an, jiwa belum siap, sehingga an-  sudah pakai sistem dan syarat
                dari pemerintah untuk mence-  kan baik dari segi kesehatan,   melewati tahapan agar diharap-  18 tahun. “Anak lahir stunting   an, memahami tentang berumah   gka perceraian cukup tinggi dan   terpenuhi, maka bisa terkontrol
                gah pernikahan dini, mencegah   pendidikan dan mental. Inilah   kan lebih siap.  ada terjadi  di  Sampit,  yakni   tangga,” katanya.  arahnya kemiskinan,” ujarnya.  dan tidak ada alasan sertifi kat
                meningkatnya kasus perceraian   pentingnya salah satu syarat   “Kalau nikah saja, tapi belum   ada delapan anak yang masuk   Dikatakan, dalam hal ini tugas   Menurut mantan Bupati Katin-  tidak diberikan atau dipersulit,”
                dan juga mencegah anak stunt-  pernikahan  adanya  sertifikat   siap baik usia, kesehatan dan   inkubator. Ternyata ibunya nikah   pemerintah dan pemuka agama   gan ini, tahap pernikahan harus   jelasnya.(art/P4)
                   Dewan Kembali Serap






                       Aspirasi Masyarakat










                PALANGKA RAYA, PPOST
                Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) pada masa
                persidangan I tahun sidang 2019 daerah pemilihan (dapil)
                I, II, III, IV dan V kembali melaksanakan reses selama dela-
                pan. Mulai tanggal 8 hingga 15 Desember 2019.

                 Ketua Tim reses dapil I, Duwel   melihat fasilitas sekolah, puskesmas,
                Rawing mengungkapkan, selain me-  pondok pesantren dan SMK,” ujar
                nyerap aspirasi masyarakat pihaknya   politisi senior PDI Perjuangan Kalteng
                juga akan memantau pelaksanaan   tersebut.
                pekerjaan multiyears, sarana prasa-  Sebelumnya anggota tim reses
                rana pendidikan, kesehatan dan juga   dapil V Kabupaten Kapuas dan Pu-
                perikanan.                 lang Pisau, Muhajirin  mengatakan,
                 “Kami akan melihat sejauh mana   pihaknya juga akan memonitoring
                pelaksanaan pekerjaan multiyears di   pelaksanaan pekerjaan multiyears
                daerah Pagatan Kampung Melayu   tahun 2019 di wilayah Kabupaten
                ,”ucapnya disela kegiatan rapat kerja   Kapuas dan Pulang Pisau.
                di gedung dewan, Jumat (6/12).  “Pada reses kali ini kami mengagen-
                 Tidak hanya itu, pihaknya juga akan   dakan empat kali pertemuan dengan
                melihat lokasi pangkalan pendaratan   warga. Dua kali di Kapuas dan dua kali
                ikan di Selat Terujung yang berada   di Pulang Pisau. Kami ingin menden-
                pinggir laut dan fasilitas pendidi-  gar aspirasi warga di sana,” ucapnya.
                kan atau sekolah kejuruan (SMK) di   Usai mengelar pertemuan dengan
                wilayah Kabupaten Katingan dan   warga, lanjut Duwel,  langsung melihat                                                    Foto : PPost/Arianata
                Gunung Mas.                pelaksanaan pekerjaan multiyears di   RAPAT KERJA - Ketua dan Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing dan Kuwu Senilawati, saat memimpin rapat
                 “Kami akan ke Desa Baun Bango   wilayah tersebut.(art/P4)  kerja di gedung dewan, kemarin.













                                                                                                                                                     Hj Merry Rukaini   Permana Setiawan   Sastra Jaya

                                                                                                                                            Masyarakat Butuh


                                                                                                                                      Keterbukaan Informasi




                                                                                                                             MUARA TEWEH, PPOST        melayani permoho-                   ingin mengetahui
                                                                                                                               Legislator DPRD Barito Utara   nan informasi terse-         hasil pembangunan
                                                                                                                             (Barut), Sunario mengungkapkan,   but secara cepat,           dan pelayanan pri-
                                                                                                                             masyarakat sekarang ini sangat   tepat waktu, biaya           ma yang diberikan
                                                                                                                             memerlukan atau menuntut pelay-  ringan/proporsional          pemerintah daerah.
                                                                                                                             anan serta keterbukaan informasi   dan sederhana.               “Karena itu,  pela-
                                                                                                                             dari pemerintah daerah melalui   “Masyarakat kita             yanan publik har-
                                                                                                                             satuan organisasi perangkat daerah   sekarang sudah cu-       uslah dimulai dari
                                                                                                                             (SOPD).                   kup pintar dan juga                 aspek yang paling
                                                                                                                     Foto : BN
                SERAHKAN RAPBD - Wakil Ketua I DPRD  Barito Utara, Permana Setiawan (paling kanan) mendampingi Ketua DPRD Mery Rukaini saat menerima materi rapat   Keterbukaan informasi ini sesuai   kritis. Karenanya   mendasar, yaitu re-
                nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2020 yang diserahkan Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, belum lama ini.  dengan Undang-Undang (UU) No-  cenderung ingin                formasi pola pikir pe-
                                                                                                                                                       mengetahui secara
                                                                                                                             mor 14 tahun 2008 tentang keterbu-
                                                                                                                                                                                           nyelenggara pelayan-
                Sambut Baik Penutupan                                                                                        kaan informasi publik. “Artinya, hal   transparansi hasil   Sunario  an publik. Ini ditandai
                                                                                                                                                       pembangunan.
                                                                                                                             ini  merupakan momentum penting
                                                                                                                                                                                           dengan pergeseran
                                                                                                                                                                                           pola penyelenggara-
                                                                                                                                                       Bahkan  rencana
                                                                                                                             dalam mendorong keterbukaan,”
                                                                                                                                                       pembangunan
                                                                                                                             katanya kepada wartawan, belum
                                                                                                                                                                                           an pelayanan publik
                                                                                                                             lama ini.
                                                                                                                                                       yang digulirkan
                                                                                                                                                                                           dari semula berori-
                                                                                                                               UU Nomor 14 ini, jelas Sunario,
                             Lokalisasi Merong                                                                               merupakan landasan hukum bagi   oleh pemerintah daerah, provinsi   entasi pemerintah sebagai penyedia
                                                                                                                                                                                 menjadi pelayan yang berorientasi
                                                                                                                                                       maupun pusat,” katanya.
                                                                                                                                                                                 pada kebutuhan masyarakat sebagai
                                                                                                                             setiap orang untuk memperoleh in-
                                                                                                                                                         Pemerintah, lanjut Sunario, tidak
                                                                                                                             formasi publik dan kewajiban badan
                                                                                                                                                                                 pengguna,” jelas politisi PDI Per-
                                                                                                                                                       bisa menolak atau menghindar
                                                                                                                                                       dari tuntutan masyarakat yang
                                                                                                                                                                                 juangan  ini. (P4)
                                                                                                                             publik dalam menyediakan dan
                                                                                                                                Penumpukan Guru
                MUARA TEWEH, PPOST                                     Sementara Pemerintah Kabu-  praktek prostitusi terselubung
                Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)   paten Barito Utara telah resmi   atau bahkan prostitusi yang terse-
                                                                                                mbunyi menjadi lebih marak.
                                                                     menutup lokalisasi yang juga
                Kabupaten Barito Utara,  Permana Setiawan, menyambut   dikenal dengan nama Lembah   “Ada hal penting yang perlu di   Dalam Kota Disoal
                baik dilaksanakannya penutupan lokalisasi prostitusi Lem-  Durian itu yang ditandai dengan   pikirkan bersama, yaitu dampak
                bah Durian “Merong” yang berada di kilometer 3,5 ruas Ja-  deklarasi dipimpin Wakil Bupati   dari penutupan lokalisasi pros-
                                                                                                                                                           Hal ini sudah sering dibahas,
                lan Negara  Muara Teweh-Puruk Cahu.                  (Wabup) Sugianto Panala Putra   titusi ini akan terjadi perubahan   MUARA TEWEH, PPOST  namun tidak ada tindak lanjut.
                                                                     bersama pejabat dan tokoh ma-
                                                                                                pola perekonomian masyarakat
                                                                                                                                  Masih menumpuknya guru
                                                                     syarakat setempat.         sekitar lokalisasi atau masyarakat   dalam kota membuat kalangan   Bahkan terkesan ketidakmer-
                 “Untuk eks PSK yang tidak   terjadi prostitusi terselubung atau   Terkait dengan penutupan   terdampak. Sehingga OPD terkait     Dewan Perwakilan Rakyat Dae-  ataan guru dibiarkan berlarut-
                ingin dipulangkan oleh pemer-  sembunyi-sembunyi.    lokalisasi prostitusi ini Bupati   perlu mengantisipasi dengan   rah (DPRD) Kabupaten Barito   larut. Padahal itu  merugikan
                intah artinya sudah memiliki   Tidak kalah pentingnya juga   Barito Utara, Nadalsyah melalui   adanya kebijakan berbasis eko-  Utara (Barut) gerah. Pasalnya,   masyarakat, terutama anak
                kesadaran. Artinya, mereka su-  meningkatkan pembinaan-pem-  Wakil Bupati mengimbau agar se-  nomi,” kata Sugianto.  masalah tersebut jelas akan   didik di  desa yang seharusnya
                dah sadar duluan. Mungkin juga   binaan terhadap kejiwaan ses-  luruh lapisan masyarakat di dae-  Hal ini, kata Wabup menam-  berimbas pada pemerataan   mendapatkan pendidikan yang
                sudah mendengar bahwa pemer-  eorang.                rah ini dapat turut berperan serta,   bahkan dimaksudkan agar ma-  pembangunan, terutama di   sama dengan anak didik di kota.
                intah akan menutup lokalisasi   “Kalau masalah prostitusi ini   termasuk membantu pemerintah   syarakat di sekitar lokalisasi   bidang pendidikan.  “Jadi , silahkan mutasikan
                tersebut sesuai dengan program   sebenarnya sejak  jaman  nabi   dalam melakukan pengawasan di   yang biasanya mengais rejeki   Wakil Ketua DPRD Barut,   guru yang menumpuk di kota
                pemerintah pusat yang sudah   sudah ada. Mungkin agak sulit,   lingkungan sekitarnya.  dari geliat operasional lokalisasi   Sastra Jaya menegaskan, hen-  agar anak didik kita di desa
                dicanangkan sejak  2016 lalu,”   tapi kita harus berupaya untuk   Kepada Satpol PP dan Dam-  prostitusi dapat beralih pada keg-  daknya hal ini menjadi perha-  juga mendapatkan hak yang
                kata Permana di Muara Teweh,   mengatasi hal tersebut. Salah satu   kar Barito Utara agar berkerja   iatan ekonomi lainnya yang lebih   tian serius pemerintah daerah,   sama dalam menuntut ilmu.
                kemarin.                   caranya dengan melakukan pem-  sama dengan pihak Polres untuk   produktif dan berkonotasi positif.  terutama Dinas Pendidikan,   Dewan akan sangat mendukung
                 Selain itu,  Permana juga men-  binaan rohani agar masyarakat   melakukan pengawasan dan   “Oleh sebab itu, meski para   untuk mengambil tindakan   langkah dinas terkait apabila
                gajak kepada seluruh lapisan ma-  atau si pelaku prostitusi itu sadar   penertiban paska penutupan ini.   penghuni lokalisasi ini dipu-  agar bagaimana caranya terjadi   sesegera mungkin mengevalu-
                syarakat serta para unsur terkait   bahwa yang ia lakukan itu meru-  Jangan sampai karena lokalisasi   langkan, pemerintah tetap harus   pemerataan penempatan guru   asi keberadaan guru dalam
                agar mulai sekarang ini setelah   pakan  sesuatu  hal  yang tidak   yang secara terang–terangan ini   memperhatikan masyarakat ter-  yang ada di  Bumi Iya Mulik   kota,”  ucap Sastra Jaya, belum
                penutupan lokalisasi, selain se-  baik dan dilarang oleh agama,”   ditutup, tetapi mereka berpindah   dampak, melalui program pem-  Bengkang Turan ini.  lama ini.(P4)  Sastra Jaya
                cara bersama-sama mengawasi   kata politisi Partai Kebangkitan   ke barak-barak atau tempat lain-  berdayaan ekonomi masyarakat,”
                lingkungan sekitar agar tidak   Bangsa (PKB) Barito Utara ini.  nya yang memungkinkan adanya   ujarnya.(ant/P4)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11