Page 7 - SKH Palangka Post Edisi 07 Desember 2019
P. 7
DPRD KAPUAS
Ardiansah Yohanes Evan Rahman Saputra
KETUA DPRD KABUPATEN KAPUAS WAKIL KETUA I DPRD KABUPATEN KAPUAS WAKIL KETUA II DPRD KABUPATEN KAPUAS
SABTU, 7 DESEMBER 2019 07
Lelang Rehabilitasi Melintas di Jembatan
Saluran Air Batal
KUALA KAPUAS, PPOST Rehabilitasi saluran ini Darurat Bayar Rp50 Ribu
Ketua Badan Pembentukan betapa sangat dibutuhkan
Peraturan Daerah (Bapem- masyarakat, karena meru-
perda) DPRD Kabupaten, pakan wadah transportasi
Algrin Gasan, menyayang- yang selalu dilewati dan satu-
kan dibatalkannya proses satunya jalur air yang bisa
penetapan lelang rehabilitasi sebagai sarana masyarakat
saluran di Desa Saka Mang- menuju kebun dan ladang. KUALA KAPUAS, PPOST
kahai, Kecamatan Kapuas “Sangat menyesalkan Pembangunan jembatan di Sei Rujak Desa Tumbang Tu-
Barat. proses lelang nya dibatal-
Algrin mengatakan, keg- kan oleh pemerintah daerah. kun, Kecamatan Pasak Talawang saat ini tengah dalam
agalan proses penetapan Saya prihatin dan kecewa, pekerjaan. Selama proses pembangunan kendaraan ber-
lelang bisa dinilai sebagai karena masyarakat menyam- motor dilarang melintas. Pihak rekanan telah menyiapkan
ketidakmampuan pihak bi- paikan proposal dan usulan jembatan darurat untuk lintasi arus lalu lintas.
dang sumber data air (SDA) melalui saya. Sudah saya
Dinas Pekerjaan Umum Pena- perjuangkan untuk menjadi
taan Ruang Perumahan dan program kegiatan dan sudah Namun sayangnya untuk oleh rekanan itu sendiri. Itu di-
Kawasan Pemukiman (PU- dianggarkan pada APBD Pe- melintasi jembatan darurat lakukan agar masyarakat peng-
PRPKP) Kapuas menjalankan rubahan 2019,” jelas Algrin. kendaraan bermotor khusus- guna jalan tetap bisa melintas
tugas yang diamanatkan Hal ini, lanjut Algrin, seb- nya roda dua atau mobil dike- melalui jembatan darurat.
pemerintah daerah. agai bentuk tanggung jawab nai pungutan sebesar Rp 50 Jainyudin meminta agar Di-
“Sebaiknya oknum ke- moral terhadap masyarakat ribu sekali melintasi. nas Pekerjaan Umum Penataan
pala bidang SDA PUPRPKP daerah pemilihannya. “Sekali Kondisi demikian mendapat Ruang Perumahan dan Ka-
mengundurkan diri. Dengan lagi kita berharap kegiatan reaksi Ketua Komisi III Dewan wasan Pemukiman (PUPRPKP)
dibatalkannya proses pene- rehab ini bisa dilanjutkan. Re- Perwakilan Kapuas dan
tapan lelang tersebut sudah hab saluran itu sangat segera Rakyat Dae- pemerintah
merupakan bentuk ketidak- dibutuhkan masyarakat Desa rah (DPRD) “Jangan membebani kecamatan
mampuan,” katanya kepada Saka Mangkahai, Kecamatan Kabu- masyarakat apalagi melakukan
wartawan, Jumat (6/12). Kapuas Barat, untuk me- pa te n Ka - membiarkan kegiatan upaya terbaik
Menurut politisi Partai ningkatkan kesejahteraan puas, Rah- bagi masyara-
Golkar, pihak bidang SDA masyarakat melalui sektor mad Jainu- illegal seperti memungut kat nya.
PUPRPKP Kapuas harus pertanian dan perkebunan,” din. “Ini ada tanpa dasar hukum alias “Jangan
mampu melaksanakan tu- jelasnya. apa? Kenapa membebani
poksi secara baik dan bukan Terpisah, Kabid SDA PU- ada pung- pungli,” masyarakat
sebaliknya. Dengan gagal PRPKP melalui Kasi Perenca- utan Rp 50 apalagi mem-
proses pelelangan, maka se- naan, Ade Lesmana menjelas- ribu setiap mobil melintas biarkan kegiatan illegal seperti
gala perencanaan seperti soal kan, rekomendasi teknis pem- disitu? Bukankah sudah kewa- memungut tanpa dasar hukum
operasional dan pelaksanaan batalan proses penetapan jiban pelaksana pekerjaan wa- alias pungli,” jelasnya.
secara tehnis menjadi kacau lelang rehabilitasi saluran di jib menyiapkan sarana darurat Terpisah, Kepala Bidang
balau. Desa Saka Mangkahai, karena untuk melintasi,” tanya melalui Bina Marga Dinas PUPRPKP
Seharusnya mereka mem- pertimbangan tenggang wak- pesan singkat selulernya, Ju- Kapuas, Pahrudin membena-
pertimbangkan aspirasi yang tu yang tidak cukup. mat (5/12). rkan, pembuatan jembatan
sangat membutuhkan real- “Kenapa tidak dilanjutkan Jainudin merasa kegiatan darurat oleh pihak rekanan.
isasi kegiatan rehabilitasi pelelangan tersebut, karena yang dilakukan dengan me- “Rekanan yang membuat
saluran air sebagai sarana alasan teknis mungut setiap mobil melintas jembatan darurat tersebut,
sangat penting dan mendesak waktu pelaksanaan tidak jelas sangat membebani ma- namun yang memungut mobil
bagi masyarakat di Desa Saka cukup. Kita kuatir memen- syarakat. “Pungutan itu bisa di- melintas bukanlah pihak pe-
Mangkahai. garuhi kualitas dan kuantitas duga sebagai upaya pungutan kerja atau rekanan,” jelasnya.
Algrin mengaku cemas pekerjaan,” jelasnya saat liar,” sebutnya. Dikatakan, pihak rekan-
kegagalan proses lelang ber- dikonfirmasi. Ia mengatakan, sekian puluh an sama sekali tidak berani
potensi memicu kegaduhan Setelah pembatalan, lanjut tahun berpetualang sebagai melakukan pungutan terse-
di masyarakat Saka Mangka- Ade, mungkin masih ada ke- rekanan kontraktor dalam but. Itu semua dilakukan oleh
hai dan menimbulkan ketidak sempatan untuk dimasukkan Foto : PPost/Lapro pekerja kontruksi, seperti jem- warga setempat. “Pekerja tidak
pastian serta kekecewaan bagi kembali pada reguler 2020, PUNGUTAN - Jembatan darurat yang terlihat di sebelah kiri dari jembatan Sei Rujak Desa Tumbang Tukun, Kecamatan batan tersebut sudah terma- berani melarang. Takut berma-
pelaku dunia usaha yang su- sehingga lebih aman dalam Pasak Talawang yang tengah dibangun, membawa masalah. Untuk melintasinya harus membayar Rp 50 ribu kepada suk dalam kontrak adanya salah dengan warga,” ungkap
dah mengikuti proses lelang. bekerja.(pro/P4) warga setempat. pembuatan jembatan darurat Pahrudin.(pro/P4)
AKERMAN G SAHIDAR BINARTHA NENI YULIANI
KETUA DPRD GUNUNG MAS WAKIL KETUA I DPRD GUNUNG MAS WAKIL KETUA II DPRD GUNUNG MAS
Berharap Putra Daerah
Lolos CPNS
KUALA KURUN, PPOST nyesuaian tidak mengalami pemkab sempat mengajukan
Anggota DPRD Kabupaten masalah. permintaan sekitar 700 forma-
Gunung Mas (Gumas), Polie Keuntungan lainnya, putra si kepada pemerintah pusat,
L Mihing berharap, putra asli asli daerah khususnya yang baik untuk CPNS maupun
daerah dapat lolos tes calon memang melamar di tempat Pegawai Pemerintah dengan
pegawai negeri sipil (CPNS) domisili mereka tentu tidak Perjanjian Kerja (P3K).
2019. perlu memikirkan rumah Namun, setelah dilaku-
“Bukannya menolak warga dinas lagi, mengingat per- kan penyesuaian dengan
luar datang ke Kabupaten masalahan rumah dinas khu- berbagai pertimbangan dari
Gumas, tapi banyak keun- susnya guru masih belum Badan Kepegawaian Negara
tungan jika putra asli daerah memadai. “Harapan saya (BKN), maka usulan dari
yang lolos CPNS,” ujarnya putra asli Gumas dapat lolos yang awalnya sekitar 700
saat dihubungi melalui tele- tes CPNS,” tuturnya. formasi berubah menjadi 317.
pon seluler, kemarin. Untuk diketahui, Gumas Dikatakan, usulan 317 ter-
Beberapa keuntungan mendapat kuota CPNS seban- diri dari 87 CPNS dan sisanya
tersebut, jelas Polie, dian- yak 189 dengan rincian 110 P3K. Itu sesuai format yang
taranya adalah putra asli formasi tenaga pendidikan, telah ditentukan, yakni P3K
Foto : PPost/Anthoneal daerah tentunya lebih men- 65 tenaga kesehatan, dan 14 sebanyak 70 persen dan CPNS
PERAYAAN - Anggota DPRD Gunung Mas, Riantoe (tengah) dan Polie L Mihing (kanan) saat menghadiri Hari Jadi Provinsi Kalteng di halaman kantor Bupati belum genal adat dan budaya serta tenaga teknis. 30 persen. Ternyata Kabu-
lama ini. kebiasaan masyarakat setem- Lurand menjelaskan, awalnya paten Gumas mendapat 189
Kepala BKPPD Gumas,
Rumah Dinas Guru Desa/Kelurahan Harus
pat, sehingga dalam hal pe-
formasi CPNS.(nth/P4)
Bentuk Karang Taruna
Perlu Perhatian Khusus KUALA KURUN, PPOST harapkan dapat tercipta ma- wadah bagi generasi muda,”
syarakat yang berkualitas tinggi
ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Gu-
nung Mas (Gumas), Akerman Sa-
Sementara itu, Kepala Dinas
hidar, meminta kepada seluruh serta memiliki kesadaran dan Sosial (Dinsos) Gumas, Budhy
tanggung jawab sosial dalam
desa/kelurahan agar harus segera menanggulangi, mencegah serta mengatakan, untuk membentuk
KUALA KURUN, PPOST sekolah ini merupakan ujung tom- harus dilihat kembali. Apakah membentuk karang taruna di mengantisipasi berbagai perma- karang taruna harus berisikan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu- bak dalam mempersiapkan generasi merupakan kewenangan negara, wilayah mereka masing-masing. salahan sosial di desa/kelura- anggota masyarakat yang ting-
muda menjadi generasi penerus
pemerintah provinsi, atau pemer-
”Kami ingin seluruh desa/
han,” tuturnya.
gal di desa/kelurahan dengan
paten Gunung Mas (Gumas), Riantoe mengatakan, sejum- yang berkualitas,” ujarnya saat intah kabupaten. Kemudian ada kelurahan di Gumas memben- Dengan adanya karang taruna, batas usia 13-45 tahun. Usia
lah rumah dinas kepala sekolah dan guru di daerah itu perlu dihubungi awak media, kemarin. juga usulan air bersih, pembangu- tuk karang taruna yang aktif, terang Akerman, maka pengem- tersebut merupakan usia yang
mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Masyarakat, kata Riantoe, juga nan embung dan beberapa usulan karena akan banyak manfaat bangan usaha masyarakat khu- produktif.
menyampaikan keinginan adanya lainnya. yang didapatkan,” ucapnya, susnya generasi muda di desa/ ”Selama ini potensi masyara-
penambahan tenaga pendidik serta “Semua aspirasi masyarakat belum lama ini. kelurahan dapat terarah dengan kat usia produktif belum tergali
Pasalnya, saat anggota dewan rumah dinas kepala sekolah dan tenaga kesehatan. Dengan adanya itu ditampung guna dibahas ber- Politisi PDI Perjuangan ini me- baik. Selain itu, mereka yang secara maksimal. Padahal mer-
asal melaksanakan reses baru-baru guru. penerimaan formasi calon pegawai sama-sama antara pihak legislatif nuturkan, karang taruna meru- tergabung dalam karang taruna eka memiliki potensi yang men-
ini di lima kecamatan di daerah “Selama pelaksanaan reses usu- negeri sipil (CPNS) diharapkan dan pihak eksekutif. Nantinya pakan wadah bagi generasi muda juga dapat melakukan kerjasa- janjikan. Kami harap karang ta-
pemikihan (dapil) II meliputi Ke- lan perbaikan maupun pemban- dapat memenuhi keinginan ma- akan kita lihat dulu yang mana yang bergerak di bidang usaha ma dengan berbagai pihak lain runa bisa menjadi wadah untuk
camatan Rungan Hulu, Rungan, gunan rumah dinas kepala sekolah syarakat. yang benar-benar mendesak. Yang peningkatan kesejahteraan sosial untuk kemajuan bersama. memberdayakan masyarakat
Rungan Barat, Manuhing dan dan guru disampaikan. Rumah Selanjutnya, masyarakat juga mendesak akan kita prioritaskan, yang bertujuan untuk menum- ”Dalam waktu dekat kami usia produktif di desa/kelurahan
Manuhing Raya, sejumlah perma- dinas guru dan kepala sekolah menginginkan perbaikan infra- karena anggaran yang ada di buhkan dan mengembangkan berharap seluruh desa/kelura- sesuai dengan situasi, kondisi
salahan yang disampaikan kepada memang perlu mendapat perhatian struktur jalan dan jembatan. Hanya pemerintahan juga terbatas,” jelas potensi desa. han di daerah ini dapat mem- dan potensi masing-masing,”
masyarakat. Salah satunya soal khusus, mengingat guru dan kepala saja, pembenahan ini memang Riantoe.(nth/P4) ”Melalui karang taruna kita bentuk karang taruna sebagai jelasnya.(P4)