Page 7 - SKH Palangka Post Edisi 07 Desember 2019
P. 7

DPRD KAPUAS







                                                                                                                                                   Ardiansah           Yohanes        Evan Rahman Saputra
                                                                                                                                                 KETUA DPRD KABUPATEN KAPUAS  WAKIL KETUA I  DPRD KABUPATEN KAPUAS  WAKIL KETUA II  DPRD KABUPATEN KAPUAS
                SABTU, 7 DESEMBER 2019                                                                                                                                                               07


                Lelang Rehabilitasi                                              Melintas di Jembatan



                   Saluran Air Batal



                KUALA KAPUAS, PPOST        Rehabilitasi saluran ini    Darurat Bayar Rp50 Ribu
                  Ketua Badan Pembentukan   betapa sangat dibutuhkan
                Peraturan Daerah (Bapem-  masyarakat, karena meru-
                perda) DPRD  Kabupaten,   pakan wadah transportasi
                Algrin Gasan, menyayang-  yang selalu  dilewati dan satu-
                kan dibatalkannya proses   satunya jalur air yang bisa
                penetapan lelang rehabilitasi   sebagai sarana masyarakat
                saluran di Desa Saka Mang-  menuju kebun dan ladang.                                                                                  KUALA KAPUAS, PPOST
                kahai, Kecamatan Kapuas    “Sangat menyesalkan                                                                                        Pembangunan jembatan di Sei Rujak Desa Tumbang Tu-
                Barat.                   proses lelang nya dibatal-
                  Algrin mengatakan, keg-  kan oleh pemerintah daerah.                                                                                kun, Kecamatan Pasak Talawang saat ini tengah dalam
                agalan proses penetapan   Saya prihatin dan kecewa,                                                                                   pekerjaan. Selama proses pembangunan kendaraan ber-
                lelang bisa dinilai sebagai   karena masyarakat menyam-                                                                               motor dilarang melintas. Pihak rekanan telah menyiapkan
                ketidakmampuan pihak bi-  paikan proposal dan usulan                                                                                  jembatan darurat untuk lintasi arus lalu lintas.
                dang sumber data air (SDA)   melalui saya. Sudah saya
                Dinas Pekerjaan Umum Pena-  perjuangkan untuk menjadi
                taan Ruang Perumahan dan   program kegiatan dan sudah                                                                                   Namun sayangnya untuk    oleh rekanan itu sendiri. Itu di-
                Kawasan Pemukiman (PU-   dianggarkan pada APBD Pe-                                                                                    melintasi jembatan darurat   lakukan agar masyarakat peng-
                PRPKP) Kapuas menjalankan   rubahan 2019,” jelas Algrin.                                                                              kendaraan  bermotor  khusus-  guna jalan tetap bisa melintas
                tugas yang diamanatkan     Hal ini, lanjut Algrin, seb-                                                                               nya roda dua atau mobil dike-  melalui jembatan darurat.
                pemerintah daerah.       agai bentuk tanggung jawab                                                                                   nai pungutan sebesar Rp 50   Jainyudin meminta agar Di-
                  “Sebaiknya oknum ke-   moral terhadap masyarakat                                                                                    ribu sekali melintasi.     nas Pekerjaan Umum Penataan
                pala bidang SDA PUPRPKP    daerah pemilihannya. “Sekali                                                                                 Kondisi demikian mendapat   Ruang Perumahan dan Ka-
                mengundurkan diri. Dengan   lagi kita berharap kegiatan                                                                               reaksi Ketua Komisi III Dewan   wasan Pemukiman (PUPRPKP)
                dibatalkannya proses pene-  rehab ini bisa dilanjutkan. Re-                                                                           Perwakilan                              Kapuas  dan
                tapan lelang tersebut sudah   hab saluran itu sangat segera                                                                           Rakyat Dae-                             pemerintah
                merupakan bentuk ketidak-  dibutuhkan masyarakat Desa                                                                                 rah (DPRD)      “Jangan membebani       kecamatan
                mampuan,” katanya kepada   Saka Mangkahai, Kecamatan                                                                                  Kabu-           masyarakat apalagi      melakukan
                wartawan, Jumat (6/12).   Kapuas  Barat,  untuk  me-                                                                                  pa te n Ka -   membiarkan kegiatan      upaya terbaik
                  Menurut politisi Partai   ningkatkan kesejahteraan                                                                                  puas, Rah-                              bagi masyara-
                Golkar, pihak bidang SDA   masyarakat melalui sektor                                                                                  mad Jainu-    illegal seperti memungut   kat nya.
                PUPRPKP Kapuas harus     pertanian dan perkebunan,”                                                                                   din.  “Ini ada   tanpa dasar hukum alias   “Jangan
                mampu melaksanakan tu-   jelasnya.                                                                                                    apa?  Kenapa                            membebani
                poksi secara baik dan bukan   Terpisah,  Kabid SDA PU-                                                                                ada pung-             pungli,”          masyarakat
                sebaliknya. Dengan gagal   PRPKP melalui Kasi Perenca-                                                                                utan Rp  50                             apalagi  mem-
                proses pelelangan, maka se-  naan, Ade Lesmana menjelas-                                                                              ribu  setiap  mobil  melintas   biarkan kegiatan illegal seperti
                gala perencanaan seperti soal   kan, rekomendasi teknis pem-                                                                          disitu? Bukankah sudah kewa-  memungut tanpa dasar hukum
                operasional dan pelaksanaan   batalan  proses  penetapan                                                                              jiban pelaksana pekerjaan wa-  alias pungli,” jelasnya.
                secara tehnis menjadi kacau   lelang rehabilitasi saluran di                                                                          jib menyiapkan sarana darurat   Terpisah,  Kepala Bidang
                balau.                   Desa Saka Mangkahai, karena                                                                                  untuk melintasi,” tanya melalui   Bina Marga Dinas PUPRPKP
                  Seharusnya mereka mem-  pertimbangan tenggang wak-                                                                                  pesan singkat selulernya, Ju-  Kapuas,  Pahrudin membena-
                pertimbangkan aspirasi yang   tu yang tidak cukup.                                                                                    mat (5/12).                rkan,  pembuatan jembatan
                sangat membutuhkan real-   “Kenapa tidak dilanjutkan                                                                                    Jainudin  merasa kegiatan   darurat oleh pihak rekanan.
                isasi kegiatan rehabilitasi   pelelangan tersebut,  karena                                                                            yang dilakukan dengan me-   “Rekanan yang membuat
                saluran air sebagai sarana   alasan teknis                                                                                            mungut setiap mobil melintas   jembatan darurat tersebut,
                sangat penting dan mendesak   waktu pelaksanaan tidak                                                                                 jelas  sangat membebani ma-  namun yang memungut mobil
                bagi masyarakat di Desa Saka   cukup. Kita kuatir memen-                                                                              syarakat. “Pungutan itu bisa di-  melintas bukanlah pihak pe-
                Mangkahai.               garuhi kualitas dan kuantitas                                                                                duga sebagai upaya pungutan   kerja atau rekanan,” jelasnya.
                  Algrin mengaku cemas   pekerjaan,” jelasnya saat                                                                                    liar,” sebutnya.            Dikatakan,  pihak rekan-
                kegagalan proses lelang ber-  dikonfirmasi.                                                                                              Ia mengatakan, sekian puluh   an sama sekali tidak berani
                potensi memicu  kegaduhan   Setelah pembatalan, lanjut                                                                                tahun berpetualang sebagai   melakukan  pungutan  terse-
                di masyarakat Saka Mangka-  Ade, mungkin masih ada ke-                                                                                rekanan kontraktor dalam   but. Itu semua dilakukan oleh
                hai dan menimbulkan ketidak   sempatan untuk dimasukkan                                                                     Foto : PPost/Lapro  pekerja kontruksi, seperti jem-  warga setempat. “Pekerja tidak
                pastian serta kekecewaan bagi   kembali pada reguler 2020,   PUNGUTAN - Jembatan darurat yang terlihat di sebelah kiri dari jembatan Sei Rujak Desa Tumbang Tukun, Kecamatan   batan  tersebut  sudah  terma-  berani melarang. Takut berma-
                pelaku dunia usaha yang su-  sehingga lebih aman dalam   Pasak Talawang yang tengah dibangun, membawa masalah. Untuk melintasinya harus membayar Rp 50 ribu kepada   suk dalam kontrak adanya   salah dengan warga,” ungkap
                dah mengikuti proses lelang.  bekerja.(pro/P4)       warga setempat.                                                                  pembuatan jembatan darurat   Pahrudin.(pro/P4)
















                                                                                                                                       AKERMAN G SAHIDAR          BINARTHA              NENI YULIANI
                                                                                                                                       KETUA DPRD GUNUNG MAS  WAKIL KETUA I DPRD GUNUNG MAS  WAKIL KETUA II DPRD GUNUNG MAS

                                                                                                                                      Berharap Putra Daerah


                                                                                                                                                     Lolos CPNS




                                                                                                                              KUALA KURUN, PPOST        nyesuaian  tidak mengalami   pemkab sempat mengajukan
                                                                                                                                Anggota DPRD Kabupaten   masalah.                 permintaan sekitar 700 forma-
                                                                                                                              Gunung Mas (Gumas), Polie   Keuntungan lainnya, putra   si kepada pemerintah pusat,
                                                                                                                              L Mihing berharap, putra asli   asli daerah khususnya yang   baik untuk CPNS maupun
                                                                                                                              daerah dapat lolos tes calon   memang melamar di tempat   Pegawai Pemerintah dengan
                                                                                                                              pegawai negeri sipil (CPNS)   domisili mereka tentu tidak   Perjanjian Kerja (P3K).
                                                                                                                              2019.                     perlu memikirkan rumah     Namun, setelah dilaku-
                                                                                                                                “Bukannya menolak warga   dinas lagi, mengingat per-  kan penyesuaian dengan
                                                                                                                              luar  datang  ke  Kabupaten   masalahan rumah dinas khu-  berbagai pertimbangan dari
                                                                                                                              Gumas, tapi banyak keun-  susnya guru masih belum   Badan Kepegawaian Negara
                                                                                                                              tungan jika putra asli daerah   memadai.  “Harapan saya   (BKN), maka usulan dari
                                                                                                                              yang lolos CPNS,” ujarnya   putra asli Gumas dapat lolos   yang awalnya sekitar 700
                                                                                                                              saat dihubungi melalui tele-  tes CPNS,” tuturnya.   formasi berubah menjadi 317.
                                                                                                                              pon seluler, kemarin.       Untuk diketahui,  Gumas   Dikatakan, usulan 317 ter-
                                                                                                                                Beberapa keuntungan     mendapat kuota CPNS seban-  diri dari 87 CPNS dan sisanya
                                                                                                                              tersebut, jelas Polie, dian-  yak 189 dengan rincian 110   P3K. Itu sesuai  format yang
                                                                                                                              taranya adalah putra  asli   formasi tenaga pendidikan,   telah ditentukan, yakni P3K
                                                                                                                  Foto : PPost/Anthoneal  daerah tentunya lebih men-  65 tenaga kesehatan, dan 14   sebanyak 70 persen dan CPNS
                PERAYAAN - Anggota DPRD Gunung Mas, Riantoe (tengah) dan Polie L Mihing (kanan) saat menghadiri Hari Jadi Provinsi Kalteng di halaman kantor Bupati belum   genal adat dan budaya serta   tenaga teknis.   30 persen. Ternyata Kabu-
                lama  ini.                                                                                                    kebiasaan masyarakat setem-  Lurand menjelaskan, awalnya   paten Gumas mendapat  189
                                                                                                                                                          Kepala BKPPD Gumas,
                           Rumah Dinas Guru                                                                                           Desa/Kelurahan Harus
                                                                                                                              pat, sehingga dalam hal pe-
                                                                                                                                                                                  formasi CPNS.(nth/P4)


                                                                                                                                       Bentuk Karang Taruna
                 Perlu Perhatian Khusus                                                                                       KUALA KURUN, PPOST        harapkan dapat tercipta ma-  wadah bagi generasi muda,”




                                                                                                                                                        syarakat yang berkualitas tinggi
                                                                                                                                                                                  ujarnya.
                                                                                                                                Ketua DPRD Kabupaten Gu-
                                                                                                                              nung Mas (Gumas), Akerman Sa-
                                                                                                                                                                                   Sementara itu, Kepala Dinas
                                                                                                                              hidar, meminta kepada seluruh   serta memiliki kesadaran dan   Sosial (Dinsos) Gumas, Budhy
                                                                                                                                                        tanggung jawab sosial dalam
                                                                                                                              desa/kelurahan agar harus segera   menanggulangi, mencegah serta   mengatakan, untuk membentuk
                KUALA KURUN, PPOST                                    sekolah ini merupakan ujung tom-  harus dilihat kembali. Apakah   membentuk karang taruna di   mengantisipasi berbagai perma-  karang taruna harus berisikan
                Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu-   bak dalam mempersiapkan generasi   merupakan kewenangan negara,   wilayah mereka masing-masing.  salahan sosial di desa/kelura-  anggota masyarakat yang ting-
                                                                      muda menjadi generasi penerus
                                                                                                 pemerintah provinsi, atau pemer-
                                                                                                                                ”Kami  ingin  seluruh  desa/
                                                                                                                                                        han,” tuturnya.
                                                                                                                                                                                  gal di desa/kelurahan dengan
                paten Gunung Mas (Gumas), Riantoe mengatakan, sejum-  yang berkualitas,” ujarnya saat   intah kabupaten. Kemudian ada   kelurahan di Gumas  memben-  Dengan adanya karang taruna,   batas usia 13-45 tahun. Usia
                lah rumah dinas kepala sekolah dan guru di daerah itu perlu   dihubungi awak media, kemarin.  juga usulan air bersih, pembangu-  tuk karang taruna yang aktif,   terang Akerman, maka pengem-  tersebut merupakan usia yang
                mendapat perhatian lebih dari pemerintah.               Masyarakat, kata Riantoe,  juga   nan embung dan beberapa usulan   karena akan banyak manfaat   bangan usaha masyarakat khu-  produktif.
                                                                      menyampaikan keinginan adanya   lainnya.                yang didapatkan,” ucapnya,   susnya generasi muda di desa/  ”Selama ini potensi masyara-
                                                                      penambahan tenaga pendidik serta   “Semua aspirasi masyarakat   belum lama ini.   kelurahan dapat terarah dengan   kat usia produktif belum tergali
                 Pasalnya, saat anggota dewan   rumah dinas kepala sekolah dan   tenaga kesehatan. Dengan adanya   itu ditampung guna dibahas ber-  Politisi PDI Perjuangan ini me-  baik. Selain itu, mereka yang   secara maksimal. Padahal mer-
                asal melaksanakan reses baru-baru   guru.             penerimaan formasi calon pegawai   sama-sama antara pihak legislatif   nuturkan, karang taruna meru-  tergabung dalam karang taruna   eka memiliki potensi yang men-
                ini  di lima kecamatan di daerah   “Selama pelaksanaan reses usu-  negeri sipil (CPNS) diharapkan   dan pihak eksekutif.  Nantinya   pakan wadah bagi generasi muda   juga dapat melakukan kerjasa-  janjikan. Kami harap karang ta-
                pemikihan (dapil) II meliputi Ke-  lan perbaikan maupun pemban-  dapat memenuhi keinginan ma-  akan kita lihat dulu yang mana   yang bergerak di bidang usaha   ma dengan berbagai pihak lain   runa bisa menjadi wadah untuk
                camatan Rungan Hulu, Rungan,   gunan rumah dinas kepala sekolah   syarakat.      yang benar-benar mendesak. Yang   peningkatan kesejahteraan sosial   untuk kemajuan bersama.   memberdayakan masyarakat
                Rungan Barat, Manuhing dan   dan guru disampaikan. Rumah   Selanjutnya, masyarakat juga   mendesak akan kita prioritaskan,   yang bertujuan untuk menum-  ”Dalam waktu dekat kami   usia produktif di desa/kelurahan
                Manuhing Raya, sejumlah perma-  dinas guru dan kepala sekolah   menginginkan perbaikan infra-  karena anggaran yang ada di   buhkan dan mengembangkan   berharap seluruh desa/kelura-  sesuai dengan situasi, kondisi
                salahan yang disampaikan kepada   memang perlu mendapat perhatian   struktur jalan dan jembatan. Hanya   pemerintahan juga terbatas,” jelas   potensi desa.  han di daerah ini dapat mem-  dan potensi masing-masing,”
                masyarakat. Salah satunya soal   khusus, mengingat guru dan kepala   saja, pembenahan ini memang   Riantoe.(nth/P4)  ”Melalui karang taruna kita   bentuk karang taruna sebagai   jelasnya.(P4)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12