Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 11 Juli 2019

kamis, 11 JULi 2019 06

Percepat Masyarakat Jangan

Revisi

RTRWP

PALANGKA RAYA, PPOST Mudah Jual Tanah
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Ten-
gah (Kalteng), H Heriansyah, mendo-
rong pemerintah provinsi (pemprov)
mempercepat proses revisi rencana
tata ruang wilayah provinsi (RTRWP). PaLaNGka RaYa, PPOsT Selain itu, melalui perda masyarakat sanakannya setiap saat. hkan sejumlah problema menyangkut
Politisi Gerindra Kalteng ini menilai, Menguatnya wacana pemindahan ibu kota pemerintahan RI ke juga tidak serta merta langsung men- Namun ketika regulasi itu diperketat sengketa tanah antara masyarakat
persoalan itu sangat penting untuk jual tanah hak milik ketika mendengar dengan konsep hanya menjual kepada dan perusahaan di beberapa daerah.
ditindaklanjuti dikarenakan doku- Kalimantan Tengah (Kalteng) berdampak pada berbagai sektor wacana pemindahan. Pasalnya, banyak masyarakat lokal serta menerapkan Ketika terjadi masalah di lapangan di-
men perencanaan memiliki peranan maupun lini penting hidup masyarakat. Salah satunya yang kerap dampak negatif atau kerugian apabila sistem pinjam pakai kepada masyara- duga PBS akan berkelit bahwa sertifikat
vital bagi pembangunan di masa men- dibicarakan seperti harga tanah yang bakal mendapat pengaruh masyarakat dengan mudah menjual kat pendatang hal itu tidak menjadi masyarakat bukan berstatus sebagai
datang. tanah hak milik mereka. permasalahan. hak milik.
“Pemprov Kalteng tentunya bisa dari wacana pemindahan itu. “Dampaknya tidak terjadi di saat itu Hal senada juga dikemukakan Sementara pada kenyataannya
memanfaatkan wacana pemindahan juga, namun dikhawatirkan terjadi di legislator DPRD Kalteng lainnya, HM masyarakat sebagai pemilik lahan,
ibu kota pemerintahan RI ke Kalteng Tidak sedikit masyarakat yang diperlukan adanya aturan jual beli kemudian hari. Makanya, disarankan Asera. Ia mengimbau masyarakat ti- sebagian memang hanya memegang
agar revisi RTRWP dipercepat. Apa- mendadak menjual tanahnya den- tanah yang diimplementasikan melalui agar lahan atau tanah bisa diinvesta- dak buru-buru mengambil keputusan surat tanah kepemilikan hak adat.
lagi pemerintah pusat sudah meminta gan tujuan investasi ketika wacana peraturan daerah (perda),” ujarnya sikan dengan sistem pinjam pakai. untuk menjual lahannya kepada pihak ”Walaupun begitu surat hak adat itu
provinsi untuk berkoordinasi terkait itu direalisasikan. Legislator Dewan kepada wartawan, kemarin. Dengan sistem pinjam pakai masyara- ketiga. dilindungi peraturan daerah (Perda)
kebutuhan dari program yang cukup Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Duwel, memang aturan kat tidak akan rugi serta tetap menjadi “Jangan mudah untuk menjual lahan dan PBS mestinya menghormati status
strategis,” ujarnya kepada wartawan Kalteng dari fraksi PDI Perjuangan, jual beli tanah masyarakat sudah pemilik lahan atau tanah,” jelasnya. atau tanahnya begitu saja. Misalnya tersebut,” jelas Asera.
ketika ditemui disela-sela rapat kerja, Duwel Rawing menilai, persoalan itu termuat dalam undang-undang (UU). Mantan bupati Katingan dua periode saja, ada perusahaan besar swasta Untuk itu, Ia menyarankan dinas
kemarin. memang mesti mendapat tindaklanjut Hanya saja, masih sangat diperlukan ini mengakui, terkait proses jual beli (PBS),yang ingin membeli lahan warga terkait bisa memberikan sosialisasi
Heriansyah menjelaskan, revisi tata agar tidak berdampak negatif bagi sebuah konsep semacam perda yang tanah memang tidak bisa dilarang. dengan harga tinggi, maka jangan kepada seluruh PBS di berbagai sek-
ruang , merupakan salah satu priori- masyarakat. tujuannya memperketat regulasi yang Apalagi jual beli menjadi hak asasi buru-buru di jual tanahnya,” tegasmya. tor agar tidak mengabaikan hak serta
tas yang mesti dituntaskan pemprov. “Kalau saya menyarankan memang ada. individu perorangan yang bisa dilak- Wakil Ketua Komisi B ini menconto- kewajiban masyarakat.(art/P4)
Makanya, melalui perencanaan pe-
mindahan ibu kota pemerintahan itu
persoalan RTRWP bisa diselesaikan.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan
(dapil) II meliputi Kabupaten Kota-
waringin Timur (Kotim) dan Seruyan
itu meminta pemerintah mesti melihat
revisi RTRWP ini tidak hanya sebagai
pembagian kawasan saja, namun yang
penting adalah soal progres pemban-
gunan dari tahun ke tahun.
Karenanya politisi Gerindra ini
menekankan, rencana pemindahan ibu
kota pemerintahan RI ke Kalteng tidak
hanya dipersepsikan sebagai citra atau-
pun reputasi saja, namun bisa diman-
faatkan provinsi untuk berkoordinasi
sekaligus membahasas revisi RTRWP.
“Revisi Peraturan Daerah Nomor
5 tahun 2015 tentang RTRWP itu
juga menjadi salah satu visi dan misi
pemprov, sehingga pemerintah wajib
merealisasikan pembenahan tata ruang
yang saat ini masih belum mampu
mendukung percepatan pembangu- Foto : PPost/Arianata
nan,” jelas Heriansyah.(art/P4) BERTEmU WaRGa - Legislator DPRD Kalteng dari fraksi PDI Perjuangan, Duwel Rawing, saat bertemu warga Kabupaten Katingan belum lama ini.

Penyerapan Anggaran Desa Terkendala Geografis

mUaRa TEWEH, PPOsT garuhi pemenuhan indika- alam juga mempengaruhi. angkat desa yang mampu daerah nya masing-masing. masih sangat perlu. Misal-
Hanya saja, perlu jalan
Masih rendahnya serapan anggaran dana desa (DD) di Ka- tor penyaluran DD, seperti “Lantaran kondisi alam membuat laporan adminis- keluar dan koordinasi lebih nya, selain dilakukan bimb-
trasi sehingga catatan tidak
harus adanya SPJ tahap I,
yang tidak menguntungkan
ingan teknis, juga perlunya
bupaten Barito Utara (Barut) kebanyakan karena terken- laporan realisasi bukti dan membuat penyediaan ma- ada yang fiktif. intens antara perangkat aparatur desa mengunjungi
dala kondisi alam atau geografis. Masalah ini disampaikan dokumentasi fisik serta 100 terial bangunan terlambat Terpisah, legislator De- desa dengan dinas terkait. daerah lain yang serapan
Kepala Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Noripan- persen bidang pembangu- datang,” ungkapnya kepada wan Perwakilan Rakyat Hal ini diharapkan agar alokasi dana desa dan aloka-
syah. nan fisik, menjadi terlambat wartawan, kemarin. daerah (DPRD) Barut, Sas- mendapatkan formula yang si dana desanya maksimal.
baik dalam percepatan sera-
Sedangkan berkenaan
tra Jaya mengatakan, san-
disampaikan.
Semakin banyak pengala-
Kemudian dari segi re- dengan sumber daya manu- gat menyambut baik usaha pan anggaran desa, sehingga man aparatur desa, maka ke
Ia mengatakan, kondisi rut), termasuk Desa Lemo alisasi fisik berupa pem- sia (SDM) di desa, tambah semua aparatur desa yang dana yang ada bisa terlaksa- depan desa akan semakin
alam kendala hampir semua 1. Kendala alam ini sedikit bangunan infrastruktur, Noripansyah, hampir semua belakangan berpacu untuk na tanpa menyalahi aturan. maju,” jelas Sastra Jaya.
desa di Barito Utara (Ba- banyaknya juga mempen- lanjut Noripansyah, kondisi desa sudah mempunyai per- percepatan pembangunan di “Peningkatan SDM juga (nsn/P4)
KDRT Masih Tenaga Medis Dilarang
Kurang Dipahami Pindah dari Desa

Masyarakat MUARA TEWEH, PPOST pembangunan di bidang kese-

Adanya larangan keras bu-
wartawan, kemarin.
pati terhadap pemindahan hatan,” kata Lahmudin kepada
MUARA TEWEH, PPOST mahami Undang-Undang KDRT tenaga medis dari desa ke kota Politisi Partai Amanat Na-
Masih terjadinya peningkatan dan perlindungan terhadap anak. mendapat respon positif dari sional (PAN) ini menegas-
kasus kekerasan terhadap anak Dewan sendiri akan mendu- wakil rakyat DPRD Barito Utara kan, tidak ingin Barut hanya
dan perempuan yang berujung kung pembahasan pengang- (Barut). Larangan itu dinilai san- menjadi tempat pendaftaran
pidana mengisyaratkan bahwa garan untuk dinas ini agar lebih gat penting demi pemerataan aparatur sipil negara (ASN)
masih lemahnya kinerja Dinas sering melakukan sosialisasi ke pelayanan pembangunan di dari luar daerah saja lantaran
Pengendalian Penduduk, Kelu- lapangan, terutama desa dan bidang kesehatan. dikuatirkan setelah lima tahun
arga Berencana, Pemberdayaan kelurahan, selama masih dalam Legislator DPRD Barut, La- bertugas yang bersangkutan
Perempuan dan Anak ( DPPKB- koridor atau ketentuan peraturan hmudin mengatakan, terhadap minta pindah dengan berbagai
PPA). yang ada. kebijakan larangan tersebut macam alasan.
Begitu disampaikan legis- “Kita masih melihat kurang- dewan sangat mendukung dan Sebelumnya, Bupati Nadal-
lator DPRD Barito Utara (Ba- nya greget gerakan dinas ini mengapresiasi karena selama syah mengeluarkan kebijakan
rut), Mustafa Joyo Muhtar, menangani masalah pengendal- ini sering terdengar keluhan terkait larangan keras terhadap
kepada wartawan kemarin. ian penduduk, pemberdayaan warga desa soal tidak maksi- pemindahan tenaga medis
“Mestinya dinas itu lebih sering perempuan dan anak. Hal ini malnya pelayanan tenaga dari desa ke kota. Alasannya,
melakukan sosiaisasi tentang dibuktikan dengan adanya pen- kesehatan yang disebabkan pemindahan itu akan mem-
Undang-Undang KDRT dan ingkatan kasus kekerasan terha- kekurangan tenaga medis atau buat pelayanan kesehatan di
Undang Undang Perlindungan dap anak dan perempuan yang tidak berada ditempat atau lagi pedesaan menjadi terbangkalai
Anak agar bisa memberikan berakhir pidana,” jelasnya. cuti, sehingga pos yang tempati atau masyarakat menjadi tak
pemahaman kepada masyarakat Hendaknya kasus kekerasan kosong. terlayani.
secara langsung untuk tidak itu, lanjut Mustafa, bisa dice- Selain itu, kalau diberikan “Pemindahan tenaga medis
melakukan kekerasan dalam gah atau paling tidak dimini- peluang maka banyak tenaga dari desa ke kota akan menye-
rumah tangga maupun anak,” misir dengan gerakan DPPKB- kesehatan yang akan menga- babkan kurangnya pelayanan
katanya. PPA turun ke lapangan dalam jukan pindah ke kota. “Dewan kesehatan di desa. Sementara
Mustafa menilai, sangat pent- melakukan sosialisasi kepada akan mendukung kebijakan kehadiran tenaga medis di pede-
ing bagi DPPKB-PPA turun la- masyarakat. Apalagi masyarakat larangan pemindahan tenaga saan sangat penting untuk mem-
pangan dan menemukan pola masih awam terhadap Undang- Foto : PPost/M. Nasution medis dari desa ke kota sesuai bantu dalam memberi pelay-
bagaimana masyarakat dapat Undang KDRT dan Perlindungan sENGkETa - Legislator DPRD Barito Utara, Wardatun Nurjamilah, Pujiono dan Wakil Ketua DPRD, Acep Tion, dalam dengan ketentuan yang ber- anan kesehatan bagi masyarakat
dan cepat menerima serta me- Anak.(P4) rangka penyelesaian sengketa karyawan dengan pihak perusahaan belum lama ini. laku. Hal ini demi pemerataan desa,” jelasnya.(nsn/P4)