Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 09 Juli 2019

selasa, 9 JUlI 2019 06

Siapkan Peluang PT BKI Diminta Bayar Hak Masyarakat

Kerja Bagi

Warga Lokal

PalaNGKa RaYa, PPOsT
PALANGKA RAYA, PPOST
Anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaliman-
(Kalteng), Lodewik Ch Iban, mendesak pemerintah tan Tengah (Kalteng) mendesak agar PT Borneo Ketapang In-
daerah mempersiapkan peluang kerja bagi warga dah (BKI) segera membayar ganti untung lahan masyarakat
lokal, khususnya bagi tenaga lokal yang memiliki Desa Sumber Rejo, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten
keahlian khusus.
Pasalnya, ia menilai hingga saat ini tenaga kerja Barito Timur (Bartim).
dengan skill tertentu selalu didatangkan dari luar
daerah. “Kami melihat kesempatan akan lapangan
pekerjaan bagi tenaga kerja lokal masih minim, Pasalnya, perusahaan telah men- tapi pihak perusahaan juga tetap
belum mampu menjawab harapan dan keinginan gambil hak masyarakat dengan melaksanakaan putusan tersebut,
masyarakat,” ujarnya di gedung DPRD Kalteng, menanam kebun sawit di lahan padahal sudah ingkrah. Apa lagi
Senin (8/7). masyarakat yang sudah memiliki adanya tuntutan yang baru ini, saat
Menurut Lodewik, kebanyakan perusahaan sertifikat hak milik dari Badan ini warga sudah menyelusuri hak
menggunakan orang luar, khususnya yang bekerja Pertanahan Nasional (BPN). mereka ke BPN,” jelas Syamsul.
di sejumlah perusahaan besar swasta (PBS), baik “Kami sudah menindaklanjuti Dewan, sambungnya, juga meni-
yang bergerak, di bidang pertambangan dan laporan masyarakat dengan turun lai tidak ada niat baik dari perusa-
perkebunan. langsung menemui pemerintah haan untuk segera menyelesaikan
Ia berharap, pemerintah daerah (pemda) bisa kabupaten. Kami juga datang ke pi- tuntutan warga. Hal ini terlihat
memberikan suatu program khusus bagi tenaga lo- hak perusahaan dan mengecek juga dari tuntutan warga yang sudah
kal sebelum dipekerjakan dan dibekali dulu dengan kebenaran akan hak masyarakat. menang di pengadilan saja, juga
berbagai keahlian. Setelah kami telaah berdasarkan belum dilaksanakan oleh perusa-
“Hal ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan fakta dan bukti-bukti, maka me- haan hingga saat ini.
sampai masyarakat lokal yang punya kemampuan mang lahan tersebut adalah benar Dewan juga selama ini terus
malah terpinggirkan,” kata Lodewik. milik masyarakat,” ucap anggota berusaha mengimbau agar ma-
Anggota Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Komisi B DPRD Kalteng, H Sy- syarakat tidak melaksanakan aksi
DPRD Kalteng ini berharap Dinas Tenaga Kerja dan amsul Bachri, di gedung dewan, lapangan guna menghindari ke-
Transmigrasi melakukan berbagai upaya. Tujuannya Senin (8/7). salahpahaman. “Kami harapkan
agar tenaga kerja lokal dapat diberikan pelatihan Dijelaskan Syamsul, lahan terse- jangan sampai ada konflik di lapan-
yang berkualitas. Sehingga mereka bisa bekerja but merupakan lahan pembagian gan. Kami harapkan perusahaan
dengan maksimal sehingga perusahaan akan mem- dari pemerintah bagi warga trans- segera membayar hak-hak ma-
pertimbangkan untuk bisa menempati posisi yang migrasi seluas dua hektar per syarakat agar aktivitas perusahaan
diinginkan. kepala keluarga (KK). dan masyarakat tidak terganggu,”
Pihaknya juga berharap, tenaga kerja lokal didi- “Lahan warga yang digarap kata Syamsul.
dik untuk dapat dan siap ditempatkan dimana saja. perusahaan seluas 250 ribu hektar. Hal senada juga disampaikan
“Ketersediaan lapangan kerja di Kalteng bagi warga Karena sudah terlanjur digarap pe- anggota Komisi B lainnya, Syah-
lokal selayaknya mencukupi 70 persen,. Hal ini juga rusahaan, maka warga pemilik la- rudin Durasid. Ia mendesak agar
mengurangi adanya permasalahan pengangguran di han menuntut ganti untung dengan PT BKI segera membayar hak
wilayah kita,” ujarnya. total sebesar Rp7,5 miliar,” katanya. masyarakat. Foto : PPost/Arianata
Lodewik melanjutkan, ada banyak langkah lain Warga desa sendiri, lanjut leg- “Selama ini kami menilai perusa-
yang bisa dilakukan. Diantaranya melalui ekstr- islator PDI Perjuangan Kalteng haan hanya mencari-cari alasan un- PeRlIHaTKaN DOKUMeN - Anggota Komisi B DPRD Kalteng, H Syamsul Bachri dan H Syahrudin Durasid, memperlihatkan
sejumlah dokumen hak milik warga yang berhasil dikumpulkan. Pihaknya juga mendesak agar PT Borneo Ketapang Indah (PT
akulikuler pendidikan pada tingkatan SMA. Dia- ini, sebenarnya sudah berusaha tuk menghindar untuk membayar BKI) segera membayar ganti untung lahan masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur
man siswa bisa didukung dengan keahlian agar ke melakukan upaya kekeluargaan tuntutan warga. Karena itu, kami di DPRD Kalteng, Senin (8/7).
depannya lulusan bisa bekerja dengan skill yang dengan perusahaan, namun belum minta agar Pemerintah Kabupaten
sudah dipelajari. mendapat tanggapan yang positif Bartim segera mengambil tindakan
“Walaupun mereka tidak melanjutkan pendidikan dari perusahaan sehingga warga in- tegas memberi saksi terhadap peru- tidak melaksanakan ganti untung perusahaan juga tahu bahwa lokasi maskimal menyelesaikan masalah
ke perguruan tinggi, namun bisa diterima oleh la- gin melakukan demo besar-besaran sahaan tersebut, karena kami nilai bagi pemilik lahan, maka kita akan yang ada adalah masuk kawasan ini. Respon mereka seperti apa,
pangan pekerjaan. Solusi lainnya, pemda bisa mem- menuntut hak mereka. nakal,” ucapnya. direncanakan menggelar rapat areal penggunaan lain (APL). Di karena kami sudah bertemu ke
buat sebuah kebijakan dengan membuat kurikulum “Tuntutan sebagian warga di Syahrudin memastikan, dewan dengar pendapat (RDP). mana ada hak-hak warga di sana pemkab dan sudah sama-sama
tambahan. Nantinya bisa diselipkan berbagai bidang sana bahkan ada yang sudah sam- akan terus memantau tindaklanjut “Ini agar persoalan ini tidak ber- selama ini,” jelasnya. ke lokasi. Sekarang kami tunggu
dan metode untuk meningkatkan kemampuan pai ke Mahkamah Agung (MA). masalah tersebut. Kalau dalam larut-larut. Kasihan warga selalu “Sekarang kami menunggu si- langkah pemkab,” jelas Syahrudin
dalam berbagai sektor,” tambah Lodewik.(art/P4) Warga memang menang/ingkrah, waktu dekat ini perusahaan tetap dipermainkan. Apalagi sebenarnya kap Pemkab Bartim untuk secara lagi.(art/P4)

Tekan Angka Kematian

Ibu Melahirkan

MUARA TEWEH, PPOST peningkatan sumber daya manusia
Pendampingan bidan terhadap (SDM) di jajaran, sehingga tenaga
ibu hamil sangat meminimalisir medisnya siap menghadapi kendala
angka kematian saat melahirkan. di lapangan selama bertugas,” jelas
Prestasi itu sangat layak mendapat- Sinaryati.
kan apresiasi dari semua pihak. Plt Kepala Dinas Kesehatan Barut,
Begitu disampaikan legislator Siswandoyo menerangkan, pi-
DPRD Barito Utara (Barut), Hj haknya terus meningkatkan pelay-
Sinaryati, kepada wartawan, ke- anan dan peningkatan SDM. Salah
marin. “Beberapa tahun lalu angka satunya melalui rogram kerjasama
kematian melahirkan masih banyak antara Puskesmas dan rumah sakit
terdengar, namun semenjak adanya dalam pelayanan darah untuk
pendampingan bidan untuk ibu menurunkan angka kematian ibu
hamil dan saat melahirkan sangat (AKI).
menurunkan angka kematian terse- AKI di Indonesia masih tinggi
but,” katanya. walaupun cakupan persalinan oleh
Kondisi demikian, kata Sinaryati, tenaga kesehatan sudah mencapai
diharapkan berjalan berkesinambun- lebih dari 80 persen. Berdasarkan
gan karena sangat membantu ma- Survei Demokrasi dan Kesehatan
syarakat, terutama bagi wanita (SDKI) tahun 2012, AKI sebesar 359
hamil, yang berada jauh di pedesaan per 100.000 kelahiran hidup dengan
dan kurangnya peralatan medis di Survei Penduduk Antar Sensus (SU-
pustu atau puskesmas. PAS) tahun 2015 menunjukan AKI
“Satu hal yang juga penting lebih rendah dibandingkan SDKI
bagi Dinas Kesehatan untuk di- tahun 2012, yaitu 305 per 100.000
perhatikan adalah koordinasi dan kelahiran hidup(nsn/P4)

Mengelola APBD Perlu aMBRUK - Badan jalan di Desa Melawai, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten barito Utara, ambuk akibat longsornya tanah sekitar jalan. Foto : PPost/M. Nasution

Perencanaan Matang Jalan Teluk Malewai Ambruk

MUARA TEWEH, PPOST yang direncanakan bisa sesuai
Untuk bisa melaksanakan harapan. Selain itu, pihak ekse-
dan mengelola anggaran kutif diimbau untuk realistis
pendapatan dan belanja daerah dalam menggunakan anggaran,
(APBD) tentu diperlukan perenca- sehingga tujuan yang tertuang MUaRa TeWeH, PPOsT Warga sangat berharap agar jalan itu. Memang jika melihat tah daerah melalui dinas terkait
naan matang, terarah, proposional, dalam RKPD tepat sasaran,” Ambruknya jalan akibat tanah longsor di RT I Desa kerusakan jalan itu segera di- kondisi tanah yang ada seka- segera menangani ambruknya
obyekti, dan transparan. katanya. perbaiki oleh Dinas PUPR, rang ini, maka harus dilakukan sebagian badan jalan karena
Dengan begitu wujud refleksi Mustafa menekankan, pelak- Teluk Malewai, Kecamatan Lahei Barat, tepat di tepian mengingat jalan tersebut meru- pemindahan trase jalan dari bisa membahayakan pengguna
dari aktifitas yang direncanakan sanaan keuangan daerah bukan daerah aliran sungai (DAS) Barito beberapa waktu lalu pakan proyek kabupaten. tepian DAS Barito. jalan.
dalam rangka mencapai target sebatas menilai dan menghi- masih belum ditangani pihak berkompeten. “Kita sudah menyampaikan “Kalau memang nantinya “Perlu pembuatan siring
kinerja pemerintah dalam men- tung penggunaan anggaran, ke Dinas PUPR kerusakan harus dilakukan pemindahan dalam penanganannya. karena
jalankan dan melaksanakan pem- tapi bagaimana proses, telaah jalan itu. Mereka juga sudah trase jalan, kita terlebih juga ambruk sebagian badan jalan
bangunan daerah bisa tercapai dan pengawasan terhadap pe- Dalam hal ini Dinas Peker- syarakat menjadi terganggu. ada turun ke lapangan untuk akan berkoordinasi dengan disebabkan menurunnya atau
sesuai harapan. nyelenggaraan dan pelaksanaan jaan Umum dan Penataan “Kita khawatir ambruknya melakukan pengecekan dan Kades Teluk Malewai terkait amblasnya tanah akibat kikisan
Begitu disampaikan legisla- keuangan itu sendiri. Ruang (PUPR) Kabupaten jalan ini, selain dapat mem- pengukuran,” kata Kepala Desa masalah lahan nantinya,” ka- air,” katanya.
tor DPRD Barito Utara (Barut), “Dengan begitu seluruh lapisan Barito Utara (Barut). bahayakan pengguna jalan, Teluk Malewai, Sugito Rianto, tanya. Suriannor meminta jalan
Mustafa Joyo Muchtar, kepada masyarakat bisa merasakan se- Wandi, warga setempat kerusakan juga akan semakin saat ditemui terpisah. Menyikapi hal ini, legislator tersebut segera ditangani agar
wartawan, kemarin. tiap hasil dari kerja dan pelay- mengatakan, sejak am- bertambah parah apabila Sementara itu, Kepala Bidang Dewan Perwakilan Rakyat Dae- kembali normal dan tidak mem-
“Artinya harus mampu mem- anan pemerintah kabupaten dan bruknya jalan desa di RT tidak segera dilakukan pen- Bina Marga Dinas PUPR, Rody rah (DPRD) Barut, Suriannor, bahayakan pengguna jalan.
buat inovasi agar pendapatan DPRD,” terangnya. (bn/P4) I itu membuat akses ma- anganan,” ujarnya, kemarin. mengatakan, sudah mengecek mengharapkan agar pemerin- (nsn/P4)