Page 57 - lapmonevdakfdd_semester1_2019

5. Evaluasi Perkada

Dalam melakukan Evaluasi Perkada Tim PPAII Kanwil DJPb, mengalami kendala yang disebabkan terlambatnya
Perkada hampir dari semua Pemda di Upload ke OM-SPAN, proses upload hampir mendekati batas akhir Upload
Dokumen Persyaratan Tahap I, namun demikian tetap dilakukan Evaluasi atas Perkada di setiap Pemda
Hasil desk reviu dari semua Perkada Pemerintah Kabupaten di lingkup wilayah Kanwil DJPb. Provinsi Bengkulu;
Pada Azasa Dasarny telah selaras dengan ketentuan PMK-50/PMK.07/2017 dan Per-nomor 4 tahun 2017 demikian
jugan dengan Perdirjen Perimbangan keuangan Nomor 6 tahun 2018, namun demikian ada beberapa aturan teknis
dari Pemda ada yang mengakibatkan dan atau menyebabkan keterlambatan penyaluran dari RKUD ke RKD salah
satu Penyebabnya ;
a. Adanya keharusan menyertai Reviu APIP pada Pemerintah Kabupaten Lebong,Kepahiang untuk
Penyaluran DANA DESA , hal ini merupakan tambahan dari Perkada , sedangkan Reviu APIP
hanya diperuntukan untuk DAK FISIK
b. Keharusan Verifikasi Faktual Capaian Kinerja Output pada Pemda di wilayah KPPN Manna,
c. Kelengkapan Dokumen Persyartatan Tambahan dari Pemda yang sulit dipenuhi oleh Pemerintah
Desa.
Sedangkan untuk Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam satu provinsi, dengan penilaian kesesuaian pada 7
aspek meliputi:

Laporan realisasi
Tata Cara Penetapan Jumlah Mekanisme Prioritas penyerapan dan
no Pemda Perhitungan Rincian Desa Penyaluran Penggunaan capaian output Sanksi
1 2601 - KAB. BENGKULU UTARA Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
2 2602 - KAB. BENGKULU SELATAN Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
3 2603 - KAB. REJANG LEBONG Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
4 2604 - KAB. SELUMA Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
5 2605 - KAB. K A U R Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
6 2606 - KAB. MUKO-MUKO Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
7 2607 - KAB. LEBONG Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
8 2608 - KAB. KEPAHIANG Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
9 2609 - KAB. BENGKULU TENGAH Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Telah sesuai sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Identifikasi Permasalahan Penyaluran Dana Desa

No Pemda Permasalahan Tindakan Rekomendasi Kanwil
Pemda/Pemdes
1 Bengkulu Peraturan antara Permendagri dengan  Pemda Karena Domain
Utara peraturan menteri keuangan tidak sinkron menyesuaikan Permasalahan
diantaranya dalam permendagri untuk bidang dengan Aplikasi tersebut berada di
pemberdayaan boleh ada kegiatan fisik OM-SPAN tingkat Pusat selaku
sedangkan berdasarkan permenkeu kegiatan  Akan Policy Maker, maka
fisik tidak boleh dilakukan di bidang Menyampaikan meneruskan
pemberdayaan. Hal ini berdampak juga Permasalahan Permasalahan ini Ke
terhadap tidak sinkronnya aplikasi siskeudes ke Kanwi DJPb Pemilik Domain
dengan aplikasi om span. Dalam aplikasi Bengkulu
siskeudes dimungkinkan untuk menginput
kegiatan fisik di bidang pemberdayaan, Page | 48
sedangkan di omspan, kegiatan fisik tidak bisa