Page 58 - lapmonevdakfdd_semester1_2019

dicatat dalam bidang pemberdayaan.
2 Bengkulu Dalam pemantauan berdasarkan omspan, Akan lebih Rutin Meminta
Utara Kabupaten Bengkulu Utara belum menyalurkan untuk melakukan KPPN/Kanwil DJPb
dana desa dari RKUD ke RKD, berdasarkan penginputan dan untuk melakukan
wawancara dengan petugas BPKAD, uploading atas SP2D asistensi
Penyaluran Dana Desa sudah dilakukan ke BUD yang terbit Dan Kanwil DJPb
desa-desa, namun petugas BPKAD memang untuk melakukan
belum melakukan penginputan di om span Monev secara
dikarenakan ketidaktahuan petugas, bahwa berkala untuk
setiap pencairan harus langsung di catat di om mengingatkan
span. Pemda
3 Bengkulu BPKAD Bengkulu Utara merasa peran Meminta Pemprov
Utara pendamping desa kurang signifikan, hal ini untuk melakukan
terlihat dari banyaknya berkas pengajuan pembinaan terhadap
pencairan dana desa ke rekening desa banyak Pendamping desa
yang ditolak. Dikarenakan kurang lengkapnya agar Pendamping
berkas yang diajukan. Selain itu, pendamping desa dapat
desa jarang berkoordinasi dengan BPKAD atau berperan lebih
pun BPM Kabupaten Bengkulu Utara. Optimal lagi
4 Bengkulu Training aplikasi seikeudes 2019 untuk Meminta Pembuat
Utara perangkat desa baru dilaksanakan pada 17 Juni Aplikasi agar
2019 memberikan
Training atas Update
Aplikasi sikeudes
5 Kabupaten Penyaluran DD harus menggunakan aplikasi Melakukan
Kepahiang Siskeudes. Update aplikasi siskeudes 2019 Koordinasi dengan
belum sinkron dengan aplikasi OM SPAN dan Pembuat Aplikasi
siskeudes versi terdahulu sehingga karena SIKEUDES agar
perbedaan database yang digunakan sehingga dapat melakukan
harus input ulang data. penyesuaian dengan
Apliasi OM-SPAN
6 Kabupaten Faktor kehati-hatian pemerintah daerah Merencanakan
Kepahiang meningingay banyaknya kasus hukum yang Pembekalan SDM
menimpa para perangkat desa maupun fraud DAERAH Pengolah
lainnya. DAKFDD
7 Kabupaten Adanya persyaratan tambahan yang diminta Akan Menyurat
Kepahiang oleh pemerintah Daerah dalam pencairan DD untuk Lebih
tahap I, antara lain: menyederhanakan
 Laporan penggunaan Dana Desa Tahun Persyaratan
2018 (sebenarnya sesuai PMK, laporan ini Penyaluran DD PADA
seharusnya baru diminta pada saat PERKADA oleh
pengajuan DD tahap II) Pemda
 SK pengangkatan perangkat Desa
 Dokumen APBDes harus terlebih dahulu
diverivikasi oleh pendamping desa dan
koordinator desa di tingkat kecamatan.
 Laporan penggunaan DD harus telah Page | 49
direview oleh Inspektorat Daerah.