Page 59 - lapmonevdakfdd_semester1_2019

8 Kabupaten Catatan: untuk DD tahap II Akan Menyurat
Kepahiang kemungkinan jg akan terkendala, untuk Lebih
dikarenakan adanya aturan tambahan menyederhanakan
berupa: Persyaratan
Laporan penggunaan DD Tahap I Penyaluran DD
Apabila DD tahap I belum digunakan DD Tahap II
tidak dicairkan.
9 Kabupaten 1. Penyaluran DD harus menggunakan Melakukan
Rejang aplikasi Siskeudes. Update aplikasi Koordinasi dengan
Lebong siskeudes 2019 belum sinkron dengan Pembuat Aplikasi
aplikasi OM SPAN dan siskeudes versi SIKEUDES agar
terdahulu sehingga karena perbedaan dapat melakukan
database yang digunakan sehingga harus penyesuaian dengan
input ulang data. Apliasi OM-SPAN
2. Faktor kehati-hatian pemerintah daerah
meningta banyaknya kasus hukum yang
menimpa para perangkat desa maupun
fraud lainnya.
3. Sulitnya berkoordinasi dengan tenaga
pendamping desa yang ditunjuk oleh
pemerintah provinsi, padahal SDM di desa
banyak yang mengalami kesulitan dalam
pemanfaatan dan pelaporan dana desa.
4. Adanya persyaratan tambahan yang
diminta oleh pemerintah Daerah dalam
pencairan DD tahap I, antara lain:
5. Laporan penggunaan Dana Desa Tahun
2018 (sebenarnya sesuai PMK, laporan ini
seharusnya baru diminta pada saat
pengajuan DD tahap II)
6. SK pengangkatan perangkat Desa
7. Dokumen APBDes harus terlebih dahulu
diverivikasi oleh pendamping desa dan
koordinator desa di tingkat kecamatan.

Catatan: untuk DD tahap II kemungkinan jg akan
terkendala, dikarenakan adanya aturan
tambahan berupa:

1. Laporan penggunaan DD Tahap I
2. Apabila DD tahap I belum digunakan DD
Tahap II tidak dicairkan.

10 Kabupaten  Penyaluran DD harus menggunakan Melakukan Page | 50
Lebong aplikasi Siskeudes. Update aplikasi Koordinasi dengan
siskeudes 2019 belum sinkron dengan Pembuat Aplikasi