Page 86 - KFR SEMESTER 2 2018

tahun 2017. Kenaikan pendapatan tersebut, menunjukkan masih adanya potensi

penerimaan yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini selaras
dengan data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi di Bengkulu didorong oleh

Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah yang memberikan andil 19,70 persen. Secara
umum pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berpengaruh positif terhadap
kenaikan pendapatan konsolidasian.

Tabel IV.3
Realisasi Pendapatan Konsolidaian Pempus dan Pemda di wilayah
Provinsi Bengkulu Tahun 2016 dan 2017
(dalam milyar rupiah)
2017 2018
Uraian
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 2.490,18 2.628,45 5,55%
Pendapatan Bukan Pajak 962,65 1.157,07 20,20%
Hibah 32,15 1,09 -96,61%
Transfer 148,40 51,37 -65,38%
Total 3.633,38 3.837,97 5,63%
Pertumbuhan Ekonomi 60.657,68 4,98 66.412,90 4,99
Sumber: SIKD dan BPKAD lingkup Provinsi Bengkulu (diolah)

Sumber: SIKD dan BPKAD lingkup Provinsi Bengkulu (diolah)
C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah Bengkulu dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Porsi belanja pegawai pemerintah umum mengalami
Porsi belanja
pegawai dan peningkatan dari 38,86 Persen pada tahun 2017 menjadi 39,65 Persen
belanja barang
mengalami pada tahun 2018. Porsi Belanja Barang juga mengalami peningkatan
peningkatan, dari 22,35 Persen pada tahun 2017 menjadi 27,52 Persen pada tahun
sementara belanja
modal menurun 2018. Porsi Belanja Bantuan Sosial juga mengalami peningkatan dari
0,15 Persen pada tahun 2017 menjadi 0,17 Persen pada tahun 2018
Porsi belanja
Sementara porsi belanja modal
Grafik IV.4 Perbandingan Komposisi Belanja
Pemerintah Umum mengalami penurunan dari 23,25
20.000
persen pada tahun 2017 menjadi 19,39
15.000 13.27%
15.39% 0.17% persen pada tahun 2018.
0.15%
23.25% 19.39%
10.000 Peningkatan porsi belanja
22.35% 27.52%
5.000 pegawai idan belanja barang
38.86% 39.65%
- disebabkan oleh meningkatnya belanja
2017 2018
Belanja Pegawai Belanja Barang pegawai dan barang secara persentase
Belanja Modal Belanja Sosial

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN 63
PROVINSI BENGKULU