Page 6 - Modul PPKn 1

d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah berikut.
1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan terhadap Korban
dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi
terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
f. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppes).
1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi
3) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan
Pengadilan Negeri Makasar
4) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 53 Tahun 2001
tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat
5) Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Indonesia Tahun 2004-2009

LEMBAR KERJA SISWA II

Lakukanlah studi dokumentasi terhadap naskah konstitusi yang pernah berlaku di Negara Republik
Indonesia, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD NRI Tahun 1945 setelah
diamandemen. Kemudian identifikasi jenis-jenis hak asasi manusia yang dijamin oleh keempat
konstitusi yang pernah berlaku di negara kita. Tuliskan hasil pekerjaanmu dalam tabel!

JAMINAN HAM DALAM
UUD 1945 Konstitusi RIS UUDS 1950 UUD 1945
Kategori HAM
(Sebelu di (Setelah di
Amademen) Amademen)
Hak Pribadi

Hak Ekonomi

Hak Politik

Hak Persamaan
Hukum
Hak Sosial Budaya

Hak mendapatkan
perlakuan sama
dalam tata cara
peradilan dan
perlindungan
hukum

6