Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 DESEMBER 2019
P. 2
Resume Kliping Berita Ketenagakerjaan
26 Desember 2019
Berita Terbaru
60
50
40 Positif; 54
30
20
Negatif; 4
10
0
Positif Negatif
NEWSTREND
PEMERINTAH WACANAKAN GAJI BULANAN DIGANTI
Judul :
UPAH PER JAM, SETUJU?
Sentimen : Positif
RINGKASAN
Pemerintah saat ini tengah mengkaji sejumlah aturan terkait ketenagakerjaan seperti
fleksibilitas jam kerja hingga proses rekrutmen maupun PHK. Hal itu akan diatur
dalam RUU Omnibus Law. Salah satunya adalah sistem upah berdasarkan jam.
Saat ini dengan skema gaji tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang
berbeda tetap mendapatkan gaji yang sama. Sementara dengan upah per jam, upah
yang diterima diterima pekerja sesuai dengan jam kerja. Skema pengupahan per jam
sebenarnya sudah lumrah dilakukan di negara-negara maju. Kemnaker masih dalam
proses inventarisasi dan mendengarkan masukan dari buruh dan dunia usaha terkait
upah minimum dan pesangon, juga dalam hal prinsip easy hiring dan easy firing yang
sebelumnya sempat disebut oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi.
Selama ini, hambatan utama dalam peningkatan investasi dan daya saing adalah
terlalu banyaknya regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui RUU
tersebut, pemerintah akan merevisi 82 UU yang terdiri dari 1.194 pasal. RUU omnibus
law akan terbagi dalam 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan
investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, serta kemudahan, pemberdayaan,
dan perlindungan UMKM. Selanjutnya klaster dukungan riset dan inovasi,
administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan
proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.
Page 1 of 94.
