Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 DESEMBER 2019
P. 4
Airlangga Hartarto.
"Kami masih dalam proses menginventarisir dan mendengar," ujar Ida.
Adapun target penyelesaian draf omnibus law ketenagakerjaan dipastikan pada
Januari 2020. Sebelumnya, Menko Airlangga menjelaskan, di dalam omnibus law
ketenagakerjaan pemerintah bakal merevisi beberapa aturan mengenai gaji dan
pesangon, prinsip easy hiring dan easy firing, hingga kemudahan untuk merekrut
tenaga kerja asing. Selain itu, di dalam omnibus law juga bakal memperlonggar
aturan mengenai fleksibilitas jam kerja.
"Ini masih dibahas Kemenaker, belum final. Termasuk dengan upah, tapi
pembahasan belum final," ujar dia.
Airlangga sendiri menjelaskan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja baru akan
diajukan kepada DPR pada Januari 2020 mendatang. Kemudahan tenaga asing
Airlangga menuturkan, RUU itu masih dibahas bersama Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziah dan beberapa isu lainnya soal gaji, isi hiring, isi firing, dan beberapa isu
di UU Ketenagakerjaan.
Nantinya bila disahkan, tenaga kerja asing atau ekspatriat bisa masuk dan bekerja
tanpa birokrasi yang berbelit-belit dan panjang. "Tentunya beberapa hal yang sudah
dibahas isi hiring dan isi firing terkait dengan tenaga kerja asing terutama mengenai
perizinin agar tenaga kerja ekspatriat itu bisa masuk tanpa birokrasi yang panjang,"
kata Airlangga.
Selain itu, pihaknya masih membahas sejumlah aturan meliputi definisi jam kerja,
pembedaan fasilitas antara UMKM yang basisnya adalah kesepakatan kerja dengan
hak-hak yang dijamin. "Kemudian terakhir yang dibahas adalah jenis-jenis
pengupahannya dimungkinkan berbasis perhitungan jam kerja atau perhitungan
harian. Itu yang kami bahas," ucap dia.
Sebagai informasi, Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan
mendorong investasi. Selama ini, hambatan utama dalam peningkatan investasi dan
daya saing adalah terlalu banyaknya regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Melalui RUU tersebut, pemerintah akan merevisi 82 UU yang terdiri dari 1.194 pasal.
RUU omnibus law akan terbagi dalam 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan,
persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, serta kemudahan,
pemberdayaan, dan perlindungan UMKM.
Selanjutnya klaster dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan,
pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta
kawasan ekonomi.
SUMBER: KOMPAS.com (Fika Nurul Ulya, Mutia Fauzia) | Editor: Yoga Sukmana.
Page 3 of 94.
