Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 DESEMBER 2019

Title WACANA BARU PEMERINTAHAN JOKOWI: GAJI BULANAN AKAN DIGANTI JADI UPAH PER
JAM
Media Name merdeka.com
Pub. Date 25 Desember 2019
Page/URL https://www.merdeka.com/uang/wacana-baru-pemerintahan-jokowi-gaji-bula nan-akan-
diganti-jadi-upah-per-jam.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah Jokowi kini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law yang mengatur soal ketenagakerjaan. Salah satu isinya yaitu wacana
sistem pemberian gaji bulanan yang diganti menjadi upah per jam.

Penyerahan RUU Omnibus Law ke DPR ini mulanya ditargetkan akan dilakukan pada
akhir 2019, namun kemudian molor menjadi paling lambat awal tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta semua pihak bersabar, lantaran
pemerintah kini tengah mendengar berbagai masukan terkait penetapan rancangan
undang-undang tersebut.

"Masih dalam proses inventarisasi, sabar ya," ujar dia di Jakarta, Rabu (25/12).

Dia menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan telah diminta untuk
mendengarkan masukan baik dari pihak pemberi kerja (pengusaha) maupun buruh.
Jika secara hasil sudah jelas, baru kepastian terkait RUU Omnibus Law akan
disampaikan kepada publik.

"Prinsipnya gini. Untuk omnibus law memang diminta untuk diinventarisir. Kami
diminta untuk mendengar dari kedua belah pihak, dari pihak pengusaha dan dari
pihak buruh/pekerja. Sabar ya, pada saatnya akan disampaikan," terangnya.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, RUU Omnibus Law juga telah masuk ke
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Meski demikian, tidak semua bentuk pengupahan akan diatur dalam regulasi ini.
Seperti pemberian gaji untuk para pekerja di bawah Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM)

"Kalau UMKM tidak termasuk yang tidak mengikhti ketentuan misal soal upah
minimum. Itu kan mereka lebih kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerjanya.
UMKM sih tidak termasuk yang diatur lebih detil dalam omnibus law," tutur Ida.

Sosialisasi Kartu Prakerja

Page 31 of 94.