Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 DESEMBER 2019

Pembahasan omnibus law atau revisi undang-undang terkait perpajakan dan
ketenagakerjaan masih berlangsung.

Target penyerahan omnibus law ke DPR yang tadinya bakal dilakukan pada akhir
tahun ini pun molor jadi paling lambat awal tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu hal yang membuat
alotnya pembahasan omnibus law yakni karena sulitnya mempertemukan
kepentingan pengusaha dan buruh atau tenaga kerja.

"Memang tidak gampang, butuh waktu, pasti mempertemukan antara kepentingan
pengusaha dan tenaga kerja itu bukan hal yang gampang," ujar Ida Fauziyah
seperti dikutip Kompas.com, Rabu (25/12/2018).

Salah satu yang tengah dikaji yakni sistem upah berdasarkan jam.

Saat ini dengan skema gaji tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang
berbeda tetap mendapatkan gaji yang sama.

Sementara dengan upah per jam, upah yang diterima pekerja sesuai dengan jam
kerja.

Skema pengupahan per jam sebenarnya sudah lumrah dilakukan di negara-negara
maju.

Ida Fauziyah menjelaskan, saat ini kementeriannya masih dalam proses inventarisasi
dan mendengarkan masukan dari buruh dan dunia usaha misalnya terkait upah
minimum dan pesangon.

Selain itu juga dalam hal prinsip easy hiring dan easy firing yang sebelumnya
sempat disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kami masih dalam proses menginventarisir dan mendengar," ujar Ida Fauziyah.

Adapun target penyelesaian draf omnibus law ketenagakerjaan dipastikan pada
Januari 2020.

Sebelumnya, Menko Airlangga menjelaskan, di dalam omnibus law ketenagakerjaan
pemerintah bakal merevisi beberapa aturan mengenai gaji dan pesangon, prinsip
easy hiring dan easy firing, hingga kemudahan untuk merekrut tenaga kerja asing.

Selain itu, di dalam omnibus law juga bakal memperlonggar aturan mengenai
fleksibilitas jam kerja.

"Ini masih dibahas Kemenaker, belum final.

Termasuk dengan upah, tapi pembahasan belum final," ujar dia.

Page 29 of 94.