Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 DESEMBER 2019
P. 31
Airlangga sendiri menjelaskan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja baru akan
diajukan kepada DPR pada Januari 2020 mendatang.
Kemudahan tenaga asing
Airlangga menuturkan, RUU itu masih dibahas bersama Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziah dan beberapa isu lainnya soal gaji, isi hiring, isi firing, dan beberapa isu
di UU Ketenagakerjaan.
Nantinya bila disahkan, tenaga kerja asing atau ekspatriat bisa masuk dan bekerja
tanpa birokrasi yang berbelit-belit dan panjang.
"Tentunya beberapa hal yang sudah dibahas isi hiring dan isi firing terkait dengan
tenaga kerja asing terutama mengenai perizinin agar tenaga kerja ekspatriat itu bisa
masuk tanpa birokrasi yang panjang," kata Airlangga.
Selain itu, pihaknya masih membahas sejumlah aturan meliputi definisi jam kerja,
pembedaan fasilitas antara UMKM yang basisnya adalah kesepakatan kerja dengan
hak-hak yang dijamin.
"Kemudian terakhir yang dibahas adalah jenis-jenis pengupahannya dimungkinkan
berbasis perhitungan jam kerja atau perhitungan harian.
Itu yang kami bahas," ucap dia.
Sebagai informasi, omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan
mendorong investasi.
Selama ini, hambatan utama dalam peningkatan investasi dan daya saing adalah
terlalu banyaknya regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Melalui RUU tersebut, pemerintah akan merevisi 82 UU yang terdiri dari 1.194 pasal.
RUU omnibus law akan terbagi dalam 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan,
persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, serta kemudahan,
pemberdayaan, dan perlindungan UMKM.
Selanjutnya klaster dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan,
pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta
kawasan ekonomi.
Page 30 of 94.
