Page 163 - E-Book PTK3_Neat

pengurus dan wakil pekerja juga perlu dilakukan sebelum

menetapkan kebijakan tersebut. Tujuannya agar dalam
menetapkan kebijakan, kebijakan yang diambil telah mengakomodir

kepentingan pekerja dan kepentingan perusahaan.

Kebijakan K3 yang telah dibuat kemudian perlu disahkan oleh

pucuk pimpinan perusahaan. Kebijakan itu juga harus secara jelas
menyatakan tujuan dan sasaran K3. Kemudian kebijakan yang telah

ditandatangani perlu disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja,

tamu, kontraktor, pemasok dan pelanggan. Selain itu, kebijakan K3
tersebut nantinya perlu ditinjau secara berkala. Hal ini perlu

dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai

dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan

perundang-undangan.
Agar kebijakan K3 tersebut berjalan dengan optimal, komitmen

perusahaan perlu ditingkatan dengan cara menempatkan organisasi

K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan
menyediakan anggaran, menyediakan tenaga kerja yang

berkualitas, dan menyediakan sarana-sarana pendukung yang

diperlukan dibidang K3. Selain itu perusahaan juga perlu

menetapkan personil yang memiliki tanggung jawab, memiliki
wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3.

Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja

harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan

pelaksanaan K3.
2) Perencanaan K3

Pada tahapan ini perusahaan diminta melakukan perencanaan yang

matang dalam penerapan K3-nya. Penyusunan rencana K3 yang
dilakukan oleh perusahaan harus didasarkan pada 4 hal, yaitu:

a) Hasil Penelaahan Awal

Pada tahap ini perencanaan K3 didasari dari hasil tinjauan awal
kondisi K3 pada saat penyusunan Kebijakan K3 di depan.

156 | P a g e