Page 5 - E BOOK OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK UNTUK MENGHEMAT PAJAK - MANAJEMEN PERPAJAKAN
P. 5
BAB 1
Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak
Wajib pajak diberi hak mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran
pajak untuk semua jenis keterapan pajak, baik berupa SKP maupun STP. Pasal 19 ayat (1)
KUP No. 28 tahun 2007 mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, dalam hal
apa wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
Contoh:
Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 1.120.000
yang diterbitkan pada 2 Januari 2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009.
Wajib pajak diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5
(lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 224.000. Diasumsikan suku bunga
pinjaman-bank (bank loan interest rate) adalah 1,5% per bulan, dan provisi bank 1%.
Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:
angsuran ke-1: 2% x Rp 1.120.000,00 = Rp 22.400,00
angsuran ke-2: 2% x Rp 896.000,00 = Rp 17.920,00
angsuran ke-3: 2% x Rp 672.000,00 = Rp 13.440,00
angsuran ke-4: 2% x Rp 448.000,00 = Rp 8.960,00
angsuran ke-5: 2% x Rp 224.000,00 = Rp 4.480,00
Wajib Pajak diperbolehkan menunda pembayaran pajak sampai tanggal 30 Juni 2009. Sanksi
administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
tersebut besarnya 5 x 2% x Rp 1.120.000 = Rp 112.000.
Selanjutnya kita menganalisis secara komparatif perhitungan bunga dengan benchmarking
suku bunga pinjaman bank:
1
