Page 7 - E BOOK OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK UNTUK MENGHEMAT PAJAK - MANAJEMEN PERPAJAKAN
P. 7
BAB 2
Rekonsiliasi/Egualisasi SPT PPh Badan dengan SPT Lainnya dan Laporan Keuangan
(Fiskal)
a. Rekonsiliasi/ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPN
Rekonsiliasi dilakukan atas transaksi pembelian dan penjualan serta PPN yang mengikutinya,
yakni PPN masukan dari transaksi pembelian dan PPN keluaran dari omzet penjualan, apakah
kedua SPT tersebut telah menunjukkan angka yang sama atau belum.
Bagi perusahaan, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan egualisasi antara
buku/ledger pembelian dan buku/ledger penjualan dengan SPT Masa PPN, apakah kedua
ledger tersebut dan SPT Masa PPN telah menunjukkan angka yang sama atau belum. Omzet
penjualan yang tercantum dalam SPT PPh badan dengan SPT PPN bisa berbeda, disebabkan
beberapa hal berikut:
1. Omzet penjualan di SPT PPh Badan bisa lebih besar dari omzet penjualan di SPT PPN
karena penjualan di SPT PPh Badan menganut akrual basis sehingga atas penjualan kredit,
jika barangnya telah diserahkan, penjualan sudah dilaporkan, sedangkan pada SPT
PPN,penjualan kredit bisa dibuat faktur pajaknya pada akhir bulan setelah bulan penyerahan
barang.
2. Omzet penjualan di SPT PPh Badan lebih kecil daripada omzet penjualan di SPT PPN,
karena penerimaan uang atas penjualan sudah harus dibuat faktur pajaknya meskipun
barangnya belum diserahkan, sementara penjualan tersebut baru dilaporkan setelah
penyerahan barang.
b. Rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21
Rekonsiliasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21 adalah prosedur pengecekan yang
dilakukan oleh KPP terhadap Jumlah Biaya Gaji dan Tunjangan serta biaya lainnya yang
dibayarkan kepada pihak perorangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, yang
tercantum dalam SPT PPh Badan, dengan Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang
tercantum dalam SPT PPh Pasal 21. Dasar Pengenaan Pajak ini terdiri dari gaji dan tunjangan
3