Page 7 - E BOOK OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK UNTUK MENGHEMAT PAJAK - MANAJEMEN PERPAJAKAN
P. 7

BAB 2
                  Rekonsiliasi/Egualisasi SPT PPh Badan dengan SPT Lainnya dan Laporan Keuangan
                                                          (Fiskal)




               a. Rekonsiliasi/ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPN

               Rekonsiliasi dilakukan atas transaksi pembelian dan penjualan serta PPN yang mengikutinya,

               yakni PPN masukan dari transaksi pembelian dan PPN keluaran dari omzet penjualan, apakah
               kedua SPT tersebut telah menunjukkan angka yang sama atau belum.


               Bagi  perusahaan,  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  melakukan  egualisasi  antara
               buku/ledger  pembelian  dan  buku/ledger  penjualan  dengan  SPT  Masa  PPN,  apakah  kedua

               ledger tersebut dan SPT Masa PPN telah menunjukkan angka yang sama atau belum. Omzet

               penjualan yang tercantum dalam SPT PPh badan dengan SPT PPN bisa berbeda, disebabkan
               beberapa hal berikut:


               1. Omzet penjualan di SPT PPh Badan bisa lebih besar dari omzet penjualan di SPT PPN
               karena penjualan di SPT PPh Badan menganut akrual basis sehingga atas penjualan kredit,

               jika  barangnya  telah  diserahkan,  penjualan  sudah  dilaporkan,  sedangkan  pada  SPT

               PPN,penjualan kredit bisa dibuat faktur pajaknya pada akhir bulan setelah bulan penyerahan
               barang.


               2. Omzet penjualan di SPT PPh Badan lebih kecil daripada omzet penjualan di SPT PPN,
               karena  penerimaan  uang  atas  penjualan  sudah  harus  dibuat  faktur  pajaknya  meskipun

               barangnya  belum  diserahkan,  sementara  penjualan  tersebut  baru  dilaporkan  setelah

               penyerahan barang.

               b. Rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21

               Rekonsiliasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21 adalah prosedur pengecekan  yang
               dilakukan  oleh  KPP  terhadap  Jumlah  Biaya  Gaji  dan  Tunjangan  serta  biaya  lainnya  yang

               dibayarkan kepada pihak  perorangan lainnya  yang berkaitan dengan hubungan kerja,  yang
               tercantum  dalam  SPT  PPh  Badan,  dengan  Jumlah  Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)  yang

               tercantum dalam SPT PPh Pasal 21. Dasar Pengenaan Pajak ini terdiri dari gaji dan tunjangan











                                                                                                       3
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12