Page 11 - E BOOK OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK UNTUK MENGHEMAT PAJAK - MANAJEMEN PERPAJAKAN

kembali nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang

bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi PPh WP badan dalam negeri yang
berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 1046 (sepuluh persen).

11) Ketentuan sanksi di atas tidak berlaku untuk: (a). Pengalihan aktiva tetap perusahaan
yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau

keputusan pengadilan, (b). Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka
penggabungan peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuanj atau (c).

Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan

berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.
12) Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap dapat dikapitalisasi menjadi modal saham,

dan saham tersebut dapat dibagikan kepada pemegang saham berupa saham bonus.
13) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang berasal dari

kapitalisasi selisih lebih revaluasi aktiva tetap yang dibagikan kepada pemegang
saham, bukan merupakan dividen, sehingga tidak dikenakan Pajak Penghasilan (Pasal

1 PP. 138/2000).

2. Utang/Piutang Kepada Pemegang Saham

Pada dasarnya semua pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan

akan terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar, kecuali untuk pinjaman (tanpa bunga)
dari pemegang saham yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas

diperkenankan bila dipenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal
dari pihak lain.

b. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjam an telah disetor
seluruhnya.

c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi
d. Perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk

kelangsungan usahanya.

Apabila pinjaman yang diterima wajib pajak berbentuk perseroanterbatas dari pemegang
sahamnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka atas pinjaman

tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar. (Peraturan Pemerintah No. 94
tahun 2010 dan Surat Dirjen Pajak No, S-165/ PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 mengenai

pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham).

7