Page 16 - E BOOK OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK UNTUK MENGHEMAT PAJAK - MANAJEMEN PERPAJAKAN

untuk biaya pendirian suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau

diamortisasi sesuai dengan kelompok harta tak berwujud, masa manfaat, dan tarif yang
ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A ayat (2) UU PPh No.

36 Tahun 2008.

Apa pun bentuk perusahaannya, Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa),CV, Yayasan, dan apa

pun bidang usahanya, pada awal berdirinya perusahaan pasti mengeluarkan biaya pendirian
atau disebut juga Biaya Pendirian atau Pre-Operating Cost atau Organisation Cost, seperti

biaya pembuatan akte notaris, izin usaha, surat keterangan domisili, surat keterangan
pendaftaran perusahaan, dan perizinan lainnya. Besar kecilnya Pre-Operating Cost ini

tergantung pada jenis usaha perusahaan. Untuk perusahaan jasa atau dagang, memang

jumlahnya tidak sampai ratusan juta, tetapi bagi jenis usaha tertentu lainnya bisa mencapai
miliaran rupiah.

6. Reimbursement

Pembayaran penggantian biaya (reimbursement), yaitu penggantian pembayaran sebesar

jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (SE Dirjen

pajak No. 53/PJ./2009). Transaksi reimbursable items merupakan pengeluaran-pengeluaran
yang sudah ditalangi lebih dulu oleh pihak lain kemudian dimintakan penggantian ke

perusahaan. Transaksi ini dilakukan untuk transaksi yang melibatkan minimal tiga pihak
sekaligus, misalnya reimbursement biaya pengobatan, biaya transportasi, dan sebagainya.

Semestinya transaksi reimbursement hanyalah merupakan transaksi utang piutang antara

pihak pihak yang terkait. Oleh karena itu transaksi reimbursement harus didukung dengan
klausul perpajakan yang jelas dalam kontrak serta metode pencatatan yang benar.

7. Pembukuan dalam Valuta Asing

Wajib Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan

satuan mata uang selain Rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika
Serikat. Wajib pajak tersebut meliputi:

a) Wajib pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan
ketentuan perundang-undangan Penanaman Modal Asing.

b) Wajib pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak

dengan Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
undang-undang pertambangan, selain pertambangan minyak dan gas bumi.

12