Page 9 - E BOOK OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK UNTUK MENGHEMAT PAJAK - MANAJEMEN PERPAJAKAN

BAB 3
Kebijakan Perpajakan Lainnya untuk Penghematan PPh atas Transaksi Tertentu

Perlakuan perpajakan PPh badan yang berkaitan dengan transaksi tertentu:

1.Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap

Revaluasi akriva tetap di tahun 2008 mengalami perubahan yang sangat berarti. Peraturan
perpajakan terbaru itu diatur dalam Peraturan Menkeu No.79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei

2008, yang mencabut Keputusan Menkeu No. 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002
jo. KEP-519/ PJ./2002 jo. SE-03/PJ.31/2002. Dalam ketentuan tersebut antara lain diatur:

1) Wajib pajak badan dalam negeri dan BUT (tidak termasuk perusahaan yang

memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang
dolar AS) dapat melakukan penilaian kernbali aktiva tetap perusahaan yang berada di

Indonesia, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajak sampai dengan
masa pajak terakhir, sebelum masa pajak diberlakukannya penilaian kembali dan

mengajukan permohonan ke Dirjen Pajak.

2) Aktiva tetap yang dinilai kembali adalah: (a). Seluruh aktiva tetapberwujud, termasuk
tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan, atau, (b). Seluruh aktiva tetap

berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan
dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang

merupakan Objek Pajak.
3) Penilaian kembali dilakukan oleh perusahaan penilai yang diakui pemerintah. Apabila

nilainya tidak mencerminkan nilai sebenarnya maka Dirjen Pajak akan menetapkan

kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Dan Penilaian kembali

5