Page 48 - Kelas_11_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Sudah barang tentu pihak Prancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin
ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan
VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal
dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur
pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan
utama Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk
mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan
pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk
memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh
muda yang revolusioner.

a) Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811)

Herman Willem Daendels sebagai Gubernur
Jenderal memerintah di Nusantara pada
tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels
adalah mempertahankan Jawa agar tidak
dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang
ditunjuk oleh Pemerintahan Republik Bataaf,
Daendels harus memperkuat pertahanan dan
memperbaiki administrasi pemerintahan.
Daendels juga ditugasi untuk memperbaiki
kehidupan sosial ekonomi di Nusantara
khususnya di tanah Jawa. Tampaknya Sumber: Raden Saleh: Anak
Jawa menjadi sangat penting dan strategis Belanda, Mooi Indie dan
Nasionalisme, 2009.
dalam mengatur pemerintahan kolonial di
Gambar 1.18 Herman Willem
Nusantara, sehingga menyelamatkan dan Daendels.
mempertahankan Jawa menjadi sangat
penting.

Daendels adalah kaum patriot dan berpandangan liberal. Ia kaum muda yang
berasal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di
dalam berbagai pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi
Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan
persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin
memberantas praktik-praktik yang dinilai feodalistik. Hal ini dimaksudkan
agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri
induk (Republik Bataaf). Langkah ini juga untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan
penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat.

40 Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1