Page 51 - Kelas_11_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Melihat bentuk intervensi dan kesewenang-wenangan Daendels itu,
Raden Rangga mulai melancarkan perlawanan terhadap kolonial Belanda.
Raden Rangga adalah kepala pemerintahan mancanegara di Madiun yang
merupakan bawahan Kasultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, Sultan
Hamengkubuwana II mendukung adanya perlawanan yang dilancarkan Raden
Rangga. Namun perlawanan Raden Rangga ini segera dapat ditumpas dan
Raden Rangga sendiri terbunuh. Setelah berhasil mematahkan perlawanan
Raden Rangga, Daendels kemudian memberikan ultimatum kepada Sultan
Hamengkubuwana II agar menyetujui pengangkatan kembali Danureja
II sebagai patih dan Sultan harus menanggung kerugian perang akibat
perlawanan Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwana II menolak ultimatum
itu. Akibatnya, pada Desember 1810 Daendels berangkat ke Yogyakarta
dengan membawa 3.200 orang serdadu. Dengan kekuatan ini Daendels
berhasil memaksa Hamengkubuwana II untuk turun tahta dan menyerahkan
kekuasaannya kepada puteranya sebagai Sultan Hamengkubuwana III.
Hamengkubuwana III ini sering disebut Sultan Raja dan Hamengkubuwana
II sering disebut Sultan Sepuh. Sekalipun sudah diturunkan dari tahta,
Sultan Hamengubuwana II atau Sultan Sepuh ini masih diizinkan tinggal di
lingkungan istana.

Selain hal-hal di atas, Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang
dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang
dimaksud adalah sebagai berikut.
(a) membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara;
(b) Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi
Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar (hoofdafdeeling) yang kemudian
dikenal dengan keresidenan (residentie). Tiap karesidenan dapat dibagi
menjadi beberapa kabupaten (regentschap) (Suhartono, “Dampak
Politik Hindia Belanda (1800-1830)”, dalam buku Indonesia dalam
Arus Sejarah, 2012).
(c) berdasarkan Dekrit 18 Agustus 1808, Daendels juga telah merombak
Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur. (wilayah yang
memiliki otoritas) dan 38 kabupaten. Terkait dengan ini maka Kerajaan
Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai
wilayah pemerintahan kolonial;
(d) kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi
pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para
bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.

43
Sejarah Indonesia