Page 20 - MRK APRIL 2019
P. 20
menjadi berbagai tempat tinggal untuk Menurutnya, terkait nama dan fungsinya, Kementerian PUPR su-
para pekerja agar semakin mempermu- dah tidak lagi relevan lagi. Beberapa negara maju seperti Ameri-
dah akses dalam bekerja. ka Serikat dan juga Jepang sudah mengadaptasi konsep lembaga
pembangunan perkotaan. Nanti namanya bisa disebut Kementeri-
Akuisisi lahan terlantar untuk kepentin- an Pembangunan Perkotaan. Jadi namanya Kementerian Peruma-
gan perumahan rusun untuk rakyat agar han dan Pembangunan Perkotaan.
mendapatkan akses lebih dekat, taman
kota, dan menurut dia ini dikerjakan se- Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan
cara konsisten. Permukiman seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengaku
setuju bahwa PUPR perlu dipisah, pasalnya kedua kementerian ini
Dalam perbedaan ini Ketua Umum Hous- memiliki cakupan konsentrasi yang berbeda. Menurutnya roh dari
ing Urban Development (HUD) Institute PU dan PR itu sangat berbeda.
Zulfi Syarif Koto mengatakan pemisah-
an Kementerian Pekerjaan Umum dan Dia menegaskan bahwa perumahan itu mencakup hal-hal kema-
Perumahan Rakyat dirasa tidak per- nusiaan, tempat tinggal, sedangkan pekerjaan umum itu sesuatu
lu. Menurutnya yang perlu dilakukan yang bisa diubah dan kapan pun bisa dihentikan.
bagaimana mengubah fungsi dari Ke-
menterian PUPR menjadi Kementerian Selain itu, menurut Junaidi industri pembangunan perumahan ada
Pembangunan Perkotaan. unsur marketing, promosi. Selain itu juga ada sistem pembiayaan
untuk developer dan juga masyarakat dan di lapangan ada urusan
pertanahan hingga LSM.
20
20
