Page 24 - FLIBOOK DIGITAL UNTUK KELAS IX
P. 24

Landasan operasional tersebut mempunyai tiga tujuan utama yaitu

            memperoleh  pengakuan  internasional  atas  kemerdekaan  Negara  Kesatuan

            Republik Indonesia, mempertahankan kemerdekaan dari segala usaha yang

            dilakukan  Belanda  untuk  kembali  berkuasa  di  penyelesaian  sengketa

            Indonesia-Belanda dengan bantuan negara ketiga dan Perserikatan Bangsa-

            Bangsa. Bentuk politik luar negeri Indonesia disampaikan oleh Moh. Hatta

            melalui  sidang  BPKNIP  pada  bulan  September  1948.  Moh.  Hatta

            menyampaikan pidatonya yang berjudul “Mendayung Antara Dua Karang”.

            Pidato kenegaraan tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang

            dijadikan  pedoman  bangsa  Indonesia  dalam  melaksanakan  politik  luar

            negeri bebas aktif.


         II.    Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Liberal


                   Periode tahun 1950-1959 sering disebut sebagai pasca revolusi. Istilah
            tersebut muncul seiring berakhirnya konflik Indonesia dengan Belanda dan

            diakuinya  keberadaan  Indonesia  oleh  negara-negara  asing.  Sejak  saat  itu
            pula, sikap politik luar negeri Indonesia mulai diarahkan pada penentangan

            terhadap segala bentuk penjajahan di dunia. Pada periode ini pula Indonesia

            melalui  politik  luar  negerinya  memprakarsai  peristiwa-peristiwa

            monumental seperti Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok. Pada
            Demokrasi  Liberal,  politik  luar  negeri  Indonesia  berkaitan  erat  dengan

            kabinet-kabinet  yang  berkuasa.  Setiap  kabinet  yang  berkuasa  pada  masa
            Demokrasi  Liberal  membawa  politik  luar  negeri  Indonesia  dengan  cara

            yang  berbeda-beda.  Perbedaan  cara  tersebut  juga  sering  menimbulkan

            pertentangan Indonesia dengan cara yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat

            terlihat  pada  proses  jatuhnya  Kabinet  Sukiman  yang  dianggap  melanggar
            batas politik luar negeri Indonesia.



        III.     Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin

                   Pada masa demokrasi Terpimpin politik luar negeri bebas aktif tidak

            lagi dijalankan secara tepat asas. Dalam Manipol-Usdek ditegaskan bahwa

            politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk melenyapkan imperialisme dan
            mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Tujuan

            itu harus diacapai dengan cara radikal dan revolusioner tanpa kompromi.



   19                         Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Semester 1/Kelas XI
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29