Page 21 - PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DENGAN STRATEGI DIPLOMASI

dilanjutkan pada tanggal 1 Mei 1949. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai
Persetujuan Roem-Royen. Isi Persetujuan Roem-Royen antara lain sebagai berikut:

a) Pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang
bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. RI juga akan Ikut serta dalam

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, guna mempercepat penyerahan

kedaulatan kepadaNegara IndonesiaSerikat (NIS), tanpa syarat.

b) Pihak Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta dan menjamin
penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan

politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-
negara yang ada di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948, serta

menyetujui RI sebagai bagian dari NIS.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatra memerintahkan Sri Sultan

Hamengkubowono IX untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta dari pihak Belanda.
Pihak tentara dengan penuh kecurigaan menyambut hasil persetujuan itu, namun Panglima

Jenderal Sudirman memperingatkan seluruh komando kesatuan agar tidak memikirkan

masalah-masalah perundingan.

Setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949
diselenggarakan sidang Kabinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu, Syafruddin

Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Moh. Hatta. Dalam

sidang kabinet juga diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengkobuwono IX
menjadi Menteri Pertahanan merangkap Ketua Koordinator Keamanan.

E. Konferensi Inter Indonesia

Belanda tidak berhasil membentuk negara-negara bagian dari suatu negara federal. BFO.
Namun di antara para pemimpin BFO banyak yang sadar dan melakukan pendekatan

untuk bersatu kembali dalam upaya pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal

ini terutama didorong oleh sukses yang diperoleh para pejuang dan TNI kita dalam
perang gerilya. Mereka sadar hanya akan dijadikan alat dan boneka bagi kekuasaan

Belanda. Oleh karena itu perlu dibentuk semacam front untuk menghadapi Belanda.

Sementara itu, Kabinet Hatta meneruskan perjuangan diplomasi, yaitu

20