Page 160 - Sejarah Perundangan Islam (Edisi Baru)
P. 160
SEJARAH PERUNDANGAN ISLAM
dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan, di samping memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, pemerintah Turki Utsmani pada masa Sultan Abdul Hamid II, sultan terakhir yang berupaya menegakkan kembali syariat Islam, berpendapat bahwa harus ada Taqnīn al-Aḥkām, yaitu menyusun satu kitab hukum syariah yang bisa dirujuk dan diterapkan di pengadilan.62
Bincangkan
Para cendekiawan ada menyebut, “Sebuah kerajaan boleh kekal walaupun ianya bukan Islam, akan tetapi kerajaan itu tidak akan kekal bersama kezaliman.” Umat Islam diberikan kemuliaan dengan berkuasa memimpin untuk jangka masa yang panjang, namun akhirnya kerajaan Islam yang sudah lama berdiri di Baghdad jatuh di bawah serangan militer Mongol. Buat perbincangan bersama guru dan teman- teman apa sebenarnya faktor utama berpandukan kenyataan di atas yang mengakibatkan kemunduran umat Islam yang mempengaruhi perkembangan perundangan Islam.
62 Ibid. 63 Ibid.
Untuk mencapai tujuan ini, dibentuklah sebuah anggota penyusunan hukum perdata (hukum yang menentukan hak). Pada tahun 1286H, anggota ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Utsmani yang dinamai dengan Majallah al-Aḥkām al-‘Adliyyah yang terdiri atas 1851 pasal. Setelah berhasil dengan penyusunan Majallah al-Aḥkām al- ‘Adliyyah, para penguasa di negeri-negeri Islam yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Turki Utsmani mulai pula menyusun pembukuan hukum secara terbatas, baik bidang perdata (civil or common law), pidana (criminal law), maupun ketatanegaraan (konstitusi atau undang-undang dasar negara).63
144
