Page 222 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
P. 222
222
Keenam, mendorong mahkamah agung menyelesaikan Kelima belas, mengadili para pelaku terorisme secara
tunggakan perkara. terbuka berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
Ketujuh, menyiapkan ketentuan perundangan baru untuk Keenam belas, meratifikasi konvenan internasional
meningkatkan perlindungan dan penegakan Ham, seperti yang berhubungan dengan Ham untuk melindungi dan
ruu Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi. meningkatkan penghormatan terhadap Ham.
Kedelapan, membentuk badan-badan ad hoc untuk Ketujuh belas, meningkatkan kapasitas kelembagaan
mendukung optimalisasi penegakan hukum seperti Komisi di Komisi nasional Hak asasi manusia (Komnas Ham),
Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. mengangkat sekretaris Jenderal yang baru, serta mengisi
Kesembilan, mengembangkan dan meningkatkan formasi staf dan pejabat struktural yang diperlukan. Juga
kapasitas lembaga peradilan khusus seperti Pengadilan tata menyediakan dukungan pembiayaan bagi pengoperasian
usaha negara, Pengadilan niaga, dan Pengadilan Ham. Komnas Ham.
Kesepuluh, membentuk dan mengembangkan mahka- Kedelapan belas, membentuk perwakilan Komnas Ham
mah syariah di nanggroe aceh Darussalam. di Papua.
Kesebelas, peningkatan kapasitas lembaga pengkajian
masalah hukum di perguruan tinggi, lembaga nonpemerintah, KERJASAmA ASEAN: DIPLOmASI UNTUK PERTAHANAN
maupun instansi pemerintahan. Di antara enam program Kabinet Gotong royong, politik
Kedua belas, mengadili pelanggaran berat Ham di masa luar negeri berada di urutan kelima. isinya lebih kurang
lalu, seperti kasus tanjung Priok dan timor timur. berbunyi “melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif,
Ketiga belas, memproses peradilan pelanggaran Ham memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan
berat, seperti dugaan pelanggaran Ham berat pada kasus luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman
abepura. dan kalangan investor terhadap pemerintah”.
Keempat belas, menyiapkan dan menerbitkan ketentuan Dalam politik luar negeri indonesia pada masa
perundangan tentang Ham sebagai petunjuk pelaksanaan pemerintahan Presiden megawati soekarnoputri, hubungan
ketentuan perundangan yang ada, misalnya PP tentang baik dengan asean menjadi perhatian khusus. Dalam
Perlindungan saksi serta PP tentang rehabilitasi, restitusi, pidatonya saat membuka sidang tahunan mPr, 1 agustus
dan Kompensasi. 2003, Presiden megawati menyatakan, “Pemerintah tetap
mega w a tI SO e K a RNOPU t RI:2001-2004
Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 222 8/21/14 1:18 PM
