Page 219 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Penjual kalender menunjukkan kalender
bergambar lambang partai peserta
Pemilu 2004 di Jakarta barat, senin,12
Januari 2004 (sumber: antara).

219

di KPu. Pertama-tama, partai harus memiliki syarat sesuai partai bisa dijadikan modal untuk menyelenggarakan
yang diatur dalam uu no. 12 tahun 2003, yakni melampirkan negara. Partai di sini diposisikan sebagai sarana pendidikan
akta notaris pendirian partai, kepengurusan, anggaran dasar, politik untuk masyarakat. sebagaimana Presiden megawati
dan anggaran rumah tangga, serta memiliki nama dan soekarnoputri katakan, masa depan indonesia banyak
lambang atau tanda gambar yang sesuai dengan peraturan dipengaruhi kualitas partai politik dan dewan perwakilan.
perundang-undangan. menurut Presiden megawati, hak rakyat untuk memilih
setelah memenuhi syarat tersebut, partai mendaftar ke langsung pemimpinnya merupakan landasan demokrasi.
Departemen Kehakiman dan Ham untuk mendapatkan badan ia selalu membayangkan demokrasi indonesia adalah
hukum. Verifikasi administrasi dan faktual pertama dilakukan medan peperangan ideologis, bukan sekadar ruang kosong
oleh departemen tersebut untuk memastikan syarat-syarat yang bekerja secara metafisis dan mekanis. Dalam arena
uu memang telah terpenuhi. untuk Pemilu 2004, dari 100 tersebut, rakyat menjadi bagian pertempuran sekaligus
partai yang mendaftar, hanya separuhnya yang berhasil penilai. sebelumnya, satu-satunya pejabat pemerintahan
disahkan sebagai badan hukum. Partai yang sudah disahkan yang dipilih langsung oleh rakyat adalah kepala desa
badan hukumnya mendaftar ke KPu untuk mendapatkan lewat pemilihan kepala desa (pilkades). Dengan cara
penetapan sebagai peserta pemilu. untuk mendapat status demikian, rakyat desa telah terbiasa memilih pemimpinnya
tersebut, syaratnya menurut uu no. 12 tahun 2003 adalah berdasarkan rekam jejak pengalaman. ini berbeda dengan
“memiliki kepengurusan berjenjang, memiliki kepegurusan pejabat politik di pemerintahan. mereka direkrut dengan
di 2/3 provinsi dan di masing-masing provinsi memiliki mekanisme vertikal, sehingga indikator pengalaman tidak
kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten/kota, memiliki kantor selalu masuk dalam hitungan.
tetap di masing-masing kepengurusan, memiliki anggota
minimal 1.000 orang atau satu persen dari jumlah penduduk “Megawati Soekarnoputri adalah perempuan presiden
pada setiap kepengurusan tingkat kabupaten/kota”. pertama di negara Islam terbesar di dunia (220
syarat satu persen tersebut merupakan cara agar juta jiwa). Juga perempuan pertama di dunia yang
partai melibatkan keanggotaan aktif masyarakat. Dengan menegakkan demokrasi dengan sistem pemilihan
jumlah memadai, partai akan menjadi wahana belajar langsung presiden” – Taufiq Kiemas, Ketua MPR RI
penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan mengelola

mega w a tI SO e K a RNOPU t RI:2001-2004

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 219 8/21/14 1:18 PM