Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 02 September 2019
P. 6
senin, 2 september 2019 06
Pelecehan Seksual
Tidak Seharusnya
Terjadi
PA L A N G K A R AYA ,
PPOST
Legislator DPRD Provin-
si Kalimantan Tengah
(Kalteng), Sriosako men-
gatakan, tindak pelece-
han seksual oleh oknum
dosen di Universitas Negeri
Palangka Raya (UPR) ter-
hadap sejumlah mahasiswi
telah mencoreng dunia
pendidikan di provinsi se-
tempat.
“Kejadian itu sangat
mencoreng dunia pendi- sriosako
dikan di universitas di Ka-
limantan Tengah dan tidak
seharusnya sampai terjadi,” katanya di Palangka Raya,
peLAntiKAn - Anggota DPRD Kalteng periode 2019-2024 mengucapkan sumpah/janji jabatan di ruang rapat paripurna dewan, Rabu (28/8) lalu.
kemarin.
Menurut politisi Demokrat itu, dengan adanya ke-
Penetapan Pimpinan DPRD jadian tersebut berbagai sisi positif dan keberhasilan
pelaksanaan pendidikan di provinsi berjuluk “Bumi
Tambun Bungai dan Bumi Pancasila” itu seolah terbalik.
“Berbagai prestasi yang ada itu kemudian tercoreng
dengan adanya kejadian yang sedikit tapi terlihat be-
sar itu. Seperti pepatah akibat nila setitik rusak susu
Tunggu Rekomendasi Parpol sebelanga,” kata pria yang kembali terpilih sebagai
legislator Kalteng itu.
Untuk itu, berbagai pihak terkait diminta untuk
segera menyelesaikan dugaan kasus pelecehan seksual
oleh oknum dosen terhadap sejumlah mahasiswi di
universitas tertua di Kalteng itu.
Setiap proses juga harus dilakukan secara adil, ter-
buka dan serta transparan dalam rangka penegakan
hukum dan upaya mengembalikan nama baik pelak-
pALAnGKA rAYA, ppOst Informasinya, hanya PDIP yang Selain pimpinan DPRD Kalteng, perda) anggaran pendapatan dan sanaan pendidikan di Kalteng.
“Baik anak didik maupun tenaga pengajar pun juga
Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai sekarang belum menunjuk Ketua Sementara yang bertugas belanja daerah (APBD) tahun 2020. harus bersama-sama menjaga nama baik dunia pen-
kurang lebih satu bulan itu juga
satu nama untuk menjabat Ketua
“Jadi, semakin cepat alat keleng-
Kalimantan Tengah (Kalteng), Duwel Rawing mengatakan, DPRD Kalteng. Sedangkan Partai bertugas membuat tata tertib kapan dewan ditetapkan, semakin didikan di Kalteng. Jangan sampai seperti itu terjadi
untuk penetapan pimpinan dewan, baik ketua maupun wakil Golkar sudah menunjuk Abdul dewan yang baru, membentuk bagus. Semoga kurang dari sebu- lagi,” kata Sriosako.
ketua, tergantung surat rekomendasi dari partai politik (parpol). Razak menjabat Wakil Ketua I, komisi-komisi dan fraksi-fraksi, lan semuanya sudah tuntas lah,” Polda Kalteng telah menetapkan dosen UPR berini-
Partai Demokrat menunjuk Jimmy serta alat kelengkapan dewan demikian Duwel.\ sial PS telah sebagai tersangka.
Carter dan Partai NasDem menun- lainnya. Pada tanggal 28 Agustus 2019 “Setelah kami lakukan pemanggilan sebagai ter-
Karena itu Duwel berharap DPRD Kalteng periode 2019-2024 juk Faridawaty Darland Atjeh. Anggota DPRD Kalteng periode dilaksanakan sidang paripurna sangka akhirnya pelaku datang ke Polda memenuhi
parpol secepatnya mengirim surat berasal dari Partai Demokrasi In- “Kami berharap proses penen- 2014-2019 dan 2019-2024 itu men- dengan agenda pemberhentian panggilan penyidik,” kata Kapolda Kalteng Irjen Pol
rekomendasi siapa yang men- donesia Perjuangan (PDIP), wakil tuan nama di parpol bisa sele- gatakan pimpinan dan komisi- anggota DPRD Kalteng peri- Ilham Salahudin, melalui Kabidhumas Kombes Pol
gisi jabatan ketua dan wakil-wakil ketua I dari Partai Golongan Karya sai secepatnya. Kalau bisa tidak komisi serta fraksi perlu segera ode 2014-2019, dan pengambilan Hendra Rochmawan.
ketua DPRD Kalteng periode (Golkar), wakil ketua II dari Partai lebih dari satu bulan. Tugas DPRD ditetapkan. Sebab, DPRD Kalteng sumpah/janji jabatan Anggota Namun sampai saat ini oknum dosen yang mengajar
2019-2024. Demokrat, dan Wakil Ketua III dari Kalteng sekarang ini cukup ban- dihadapkan pada pembahasan DPRD Kalteng periode 2019-2024. di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UPR
Dikatakan, untuk jabatan Ketua Partai NasDem. yak,” beber Duwel. rancangan peraturan daerah (ra- (ant/P4) tersebut belum dapat dimintai keterangan.(ant/P4)
Tingkatkan PAD dari
Sektor Pajak Alat Berat
MUARA TEWEH, PPOST sahaan dan masyarakat yang pariwisata di Kabupaten Barito
Legislator DPRD Barito selama ini menggunakan lahan, Utara belum ada hasilnya.
Utara (Barut), Sunario meng- bangunan dan peralatan lain- “Perlu pengawasan benar-
harapkan, pemerintah daerah nya yang dapat dikenai pajak benar kepada pengelola ijin
terus meningkatkan Pendapa- oleh pemerintah,” ungkapnya, material bukan logam, sehing-
tan Asli Daerah (PAD) dari belum lama ini. ga pengusaha jangan sampai
sektor pajak melalui satuan Sektor pajak, jelas Sunario, tidak melakukan kewajibannya
organisasi perangkat daerah hendaknya betul-betul meng- secara benar,” kata Sunario.
(SOPD) penghasil. galakkan wajib pajak mem- Ia juga mengingatkan agar
Kantor pajak misalnya, kata bayar pajak, sehingga PAD semua pihak peka terhadap
Sunario, harus tegas menggen- yang dapat dihasilkan dari lingkungan karena kegiatan itu
jot penagihan pajak alat berat sektor pajak dapat termaksi- sangat berkaitan erat dengan
karena dinilai mempunyai po- malkan. lingkungan. Jangan sampai
tensi besar untuk pendapatan Disampaikan juga bahwa karena hanya untuk kepent-
daerah. selama ini untuk PAD dari ingan perorangan mengor-
“Pajak alat berat dan pajak material bukan logam yang bankan masyarakat karena
Foto : BN
AnYAmAn rOtAn - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H Abri, mengharapkan pemerintah kabupaten mengembangkan usaha mikro. Salah satunya anyaman lainnnya merupakan kewajiban tidak maksimal serta PAD lingkungannya tercemar atau
rotan ini yang banyak diproduksi oleh Kecamatan Gunung Purei, yakni Desa Lampeong. dari setiap pengusaha, peru- yang dihasilkan dari sektor rusak.(P4)
Kembangkan Usaha Mikro Mengelola APBD Perlu
Masyarakat Lokal Perencanaan Matang
MUARA TEWEH, eksekutif diimbau untuk
PPOST realistis dalam meng-
mUArA teWeH, ppOst namun kurang pembinaan yang Dikatakannya juga untuk U n tu k bi s a m e l a k - gunakan anggaran, se-
Legislator Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Ka- serius dari pemerintah daerah anyaman rotan ini yang banyak sanakan dan mengelo- hingga tujuan yang ter-
la anggaran pendapa-
tuang dalam RKPD tepat
melalui satuan kerja perangkat
diproduksi oleh Kecamatan
bupaten Barito Utara (Barut), Abri, mengharapkan agar daerah (SOPD) nya,” katanya. Gunung Purei, yakni Desa Lam- tan dan belanja daerah sasaran,” katanya.
pemerintah kabupaten agar dapat mengembangkan usa- Abri menilai, banyak hal yang peong, pemerintah daerah telah (APBD) tentu diperlukan Mustafa menekankan,
ha mikro, hal ini untuk menunjang perekonomian masyara- hendaknya perlu diperhatikan kecolongan dari provinsi lain. perencanaan matang, pelaksanaan keuangan
terarah, proposional,
daerah bukan sebatas
katnya. dalam menghidupkan pereko- Pasalnya, dari investor luar obyektik dan transparan. menilai dan menghitung
daerah tersebut mampu mem-
nomian rakyat melalui UKM, na-
mun diperlukan langkah serius beli produk masyarakat den- Dengan begitu wu- penggunaan anggaran,
Selain itu, untuk dapat men- anyaman rotan yang banyak baik dalam pembinaan maupun gan berkelanjutan dan produk jud refleksi dari aktifi- tapi bagaimana proses,
ciptakan kreativitas dan peluang digeluti oleh masyarakat belum permodalan. Selain itu juga tersebut dimodifikasi dan dijual tas yang direncanakan mustafa Joyo telaah dan pengawasan
usaha masyarakat, sehingga dapat dikembangkan dan men- produk tersebut perlu diperba- dengan label dari mereka dalam rangka mencapai terhadap penyelengga-
mampu menopang perekono- jadi ciri khas daerah. Padahal harui dan dimodifikasi. target kinerja pemerintah muchtar raan dan pelaksanaan
mian dan menunjang pemban- anyaman tersebut sangatlah “Kita lihat sekarang hasil ma- “Sangatlah disayangkan dalam menjalankan dan keuangan itu sendiri.
gunan di suatu wilayah. bagus untuk menjadi sebuah syarakat, misalnya berupa anya- produk asli dari Barito Utara melaksanakan pemban- wartawan, belum lama “Dengan begitu selu-
“Pengembangan usaha mikro produk berciri daerah. man, masih murni dan hanya dijual dengan label dari daerah gunan daerah bisa terca- ini. ruh lapisan masyara-
juga untuk menciptakan ciri khas “Sangat disayangkan pemerin- mampu dijual dengan kisaran lain. Ini yang perlu diperhatikan pai sesuai harapan. “Artinya harus mampu kat bisa merasakan se-
Barito Utara, yang selama ini tah daerah tidak melirik produk harga yang sangat rendah, yakni oleh pemerintah daerah untuk Begitu disampaikan membuat inovasi agar tiap hasil dari kerja dan
masih belum memiliki produk masyarakat tersebut untuk berkisar Rp50.000-Rp100.000 menciptakan produk khas ung- legislator DPRD Barito pendapatan yang diren- pelayanan pemerintah
khas untuk dipamerkan dan juga dikembangkan. Di tengah sum- saja. Padahal kalau dimodifi- gulan yang mampu berdaya sa- Utara (Barut), Mustafa canakan bisa sesuai ha- kabupaten dan DPRD,”
diperjual belikan kepada daerah ber daya alam daerah ini yang kasi nilai jual produk tersebut ing, dan dapat mensejahterakan Joyo Muchtar, kepada rapan. Selain itu, pihak terangnya.(bn/P4)
lain,” katanya belum lama ini. sangat memungkinkan untuk dapat mencapai nilai Rp300.000 ekonomi masyarakatnya,” jelas
Abri mencontohkan untuk perkembangan usaha tersebut, - Rp500.000,” terangnya. Abri.(P4)
