Page 8 - Ebook_Atlas Gubernur-

Pengantar

Sukacita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945
diwujudkan rakyat Indonesia dengan memanjatkan doa dan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa. Proklamasi kemerdekaan adalah sebuah awal kehidupan berbangsa dan bernegara yang disadari
benar oleh para pendiri bangsa. Hal itu sekaligus merupakan awal perjuangan untuk mempertahankan
kemerdekaan itu sendiri. Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan
berbagai upaya diplomasi dan kekuatan militer seperti banyak buku yang menjelaskan kesibukan bangsa ini
dalam menghadapi berbagai upaya untuk menggagalkan cita-cita proklamasi. Periode yang dikenal dalam
pembabakan sejarah Indonesia sebagai Revolusi Fisik (1945—1949) seolah melekatkan bayangan pemikiran
para peminat sejarah serta tentunya para pelajar di sekolah dan mahasiswa, di perguruan tinggi yakni
bahwa perjuangan diplomasi dan militer merupakan aktivitas utama dalam mempertahankan kemerdekaan.
Pandangan tersebut sedikit banyak melupakan bahwa seiring dengan dibacakannya naskah proklamasi oleh
Sukarno dan Hatta, maka amanah rakyat Indonesia kepada para pendiri bangsa adalah membentuk dan
kemudian memulai sebuah pemerintahan. Dengan demikian, upaya mempertahankan kemerdekaan juga
dilakukan dengan jalan menjalankan pemerintahan.

Pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia menjadi sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan
dengan proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Sebuah kerja maraton yang dilakukan semua elemen institusi
dan lembaga tinggi negara saat itu, terutama Presiden dan Wakil Presiden, PPKI, serta KNIP, melahirkan
sejumlah putusan penting yang ikut menentukan perjalanan republik ini pada masa selanjutnya. Putusan
pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi berikut penunjukkan kepala daerah pertama
dan perjuangan mereka dalam dinamika perjuangan revolusi belum banyak diangkat. Pada kenyataannya
para gubernur pertama merupakan garda terdepan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mengancam
keutuhan negara ini di setiap wilayah administratif yang mereka pimpin.

Pembagian pemerintahan daerah ke dalam delapan provinsi pertama di Republik Indonesia mengacu
pada hasil rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 mengenai pembagian wilayah administratif. Pembagian
pemerintahan daerah tersebut kemudian ditetapkan melalui rapat PPKI pada tanggal 2 September 1945
berikut penetapan nama-nama gubernur pertama yang mendapat amanah memimpin provinsi masing-
masing. Pembagian pemerintahan daerah ke dalam delapan provinsi merupakan putusan sidang PPKI dengan
segala pertimbangan serta melihat situasi dan kondisi administrasi serta infrastruktur yang tersedia saat
itu, terutama sistem administrasi yang merupakan warisan Jepang. Dalam melaksanakan pemerintahan
militer di bekas Hindia Belanda, Pemerintah Pendudukan Jepang membagi tiga wilayah komando militer di
Indonesia, yakni Wilayah Militer I yang meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta,
Wilayah Militer II yang meliputi Sumatra dan sekitarnya yang berpusat di Bukittinggi dan Wilayah Militer
III yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di
Makassar.

vi ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA