Page 10 - UUD 1945 Perubahan
P. 10
rancangan pengelolaan sumber daya daerah; serta Dewan Perwakilan anggaran pajak, pendidikan, dan peng- undang-undang mengenai: dan pemekaran daerah, dan sumber daya pertimbangan untuk
ber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
Daerah ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta atas rancangan undang-undang pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang- berkaitan dengan Perwakilan Daerah dapat melakukan pembentukan, hubungan pusat dan ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya it
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) Dewan Perwakilan dan penggabungan daerah; perimbangan keuangan pusat dan memberikan pertimbangan kepada Rakyat undang yang agama. (3) Dewan atas pelaksanaan awasan daerah, otonomi penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam belanja negara, pajak, Perwakilan Rakyat sebagai ditindaklanjuti. dari diatur dalam undang-undang.
tentang tata cara pembentukan Dewan dan jumlah seluruh anggota Perwakilan Daerah mengajukan kepada
Pasal 22A undang-undang diatur dengan undang-undang. Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali kedudukan Dewan Pasal
lebih lanjut dalam undang-undang. provinsi melalui pemilihan umum. jumlahnya sama anggota Dewan Perwakilan Rakyat. dalam setahun. diatur dengan undang-undang. (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat
Ketentuan (1) Anggota (3) Dewan (4) Susunan dan Dewan
