Page 8 - UUD 1945 Perubahan
P. 8
otonomi seluas- oleh pemerintahan yang peraturan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, dan kota, kabupaten dan kota, diatur ke- pemanfaatan sumber daya lainnya antara
menjalankan undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah berhak menetapkan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksana- Pasal 18A (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan undang-undang dengan memperhatikan keuangan, pelayanan umum, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Pasal 18B (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersi
(5) Pemerintahan daerah luasnya, kecuali urusan Pusat. (6) Pemerintahan daerah kan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara daerah diatur dalam undang-undang. pemerintahan daerah provinsi, atau antara provinsi dan dengan khususan dan keragaman daerah. (2) Hubungan alam dan daya sumber undang-undang.
diberhentikan oleh dalam pembubaran kemen- itu dibagi atas provinsi, daerah kabupaten, dan provinsi, daerah kabupaten, dan
BAB V KEMENTERIAN NEGARA Pasal 17 (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. diangkat dan itu menteri membidangi urusan tertentu terian negara diatur dalam undang-undang. BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- provinsi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
(2) Menteri-menteri Presiden. pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan daerah provinsi dan daerah diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan (3) Pemerintahan dipilih secara demokratis.
(3) Setiap
