Page 49 - wbc agustus pages

EVENT

dan mendapatkan pita cukai dari pemerin-
tah,” ungkapnya. Heru menambahkan bahwa
izin berupa NPPBKC yang telah dikeluarkan
pemerintah merupakan pertanda bahwa saat
ini peredaran liquid vape telah diatur oleh
pemerintah berdasarkan ketentuan hukum.

Selain diatur dalam PMK 146/PMK.010/2017,
pemerintah juga telah menetapkan beber-
apa aturan pendukung untuk industri HPTL
guna semakin memberikan kepastian hukum,
meningkatkan pelayanan di bidang cukai,
serta meningkatkan administrasi keuangan
negara di antaranya melalui PMK nomor 66/
PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC; PMK
nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan
Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya
dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pem-
bubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya; dan
PMK 69/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.

Dalam konfereni pers yang diadakan dalam
kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pen-
gusaha e-Liquid Mikro (APeM), Deni S, men-
gungkapkan bahwa dirinya dengan 200 produ-
sen liquid skala kecil lainnya yang merupakan
anggota APeM sangat berterima kasih kepada
pemerintah khususnya Bea Cukai atas penyera-
han izin NPPBKC. “Kami sangat berterima kasih
karena dengan adanya NPPBKC merupakan
salah satu bentuk perhatian pemerintah ter-
hadap pengusaha vape. Dengan penyerahan
izin ini kami sebagai pengusaha tambah yakin
untuk berusaha di industri vape,” ujar Deni.

Sejalan dengan Deni, Ketua Umum Asosiasi
Personal Vaporizer Indonesia, Aryo Andrianto
mengungkapkan hal yang senada, “kami sangat
berterima kasih atas respon cepat pemerintah
khususnya Bea Cukai dalam mengatur legalitas
vape, kami juga bersedia bekerja sama dengan
Bea Cukai untuk menyukseskan program pe-
merintah,” pungkas Aryo.

Volume 50, Nomor 8, Agustus 2018 - Warta Bea Cukai | 47