Page 333 - Modul P5 Spenfoursada

 Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki
manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
 Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama,
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak
lain sesuai ketentuan undang-undang.
 Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena
perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari
pembangunan negara yang demokratis.

3. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat

 Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan
menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang
baik.
 Selain itu salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan
kebebasan untuk berserikat atau membentuk organisasi.
 Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi
yang ia dirikan. Melalui organisasi tersebut setiap orang dapat
memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya.

4. Pergantian Kekuasaan Berkala

 Gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi
dicetuskan oleh Lord Acton. Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan
yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan. Pendapatnya yang
cukup terkenal adalah “power tends to corrupt, but absolute power corrupts
absolutely”.
 Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan.
Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan membatasi kekuasaan atau
kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat
meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi,
dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat
dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil.

5. Peradilan Bebas dan Tak Memihak
 Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur
tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan
prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan
dengan baik.
 Para hakim memiliki kesempatan dan kebebasan dalam menemukan kebenaran
dan memberlakukan hukum tanpa pandang bulu.
 Posisi netral sangat dibutuhkan untuk melihat masalah secara jernih dan tepat.
Kejernihan pemahaman tersebut akan membantu hakim menemukan
kebenaran yang sebenar-benarnya Selanjutnya, hakim dapat
mempertimbangkan keadaan yang ada dan menerapkan hukum dengan adil
bagi pihak berperkara.

26