Page 102 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

putaran, dimana jika tidak ada pasangan calon yang mendapatkan suara
minimal sebanyak 30 persen pada putaran pertama, maka pasangan calon
dengan suara terbanyak pertama dan kedua akan bertarung kembali di
putaran kedua.

E. Sistem Pemilu di Indonesia Berdasarkan UU Pemilu

Regulasi tentang sistem Pilpres dan sistem Pileg diatur di dalam UUD 1945
dan UU Pemilu. Di bagian ini kita membahas sistem-sistem pemilu yang ada
di Indonesia saat ini.

1. Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dapil untuk pilpres adalah wilayah negara Republik Indonesia secara
menyeluruh. Hal ini diatur di dalam UU Pemilu yang menyebutkan bahwa
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara
6
Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.

Sedangkan terkait dengan pencalonan, syarat calon diatur di dalam UUD
1945 yang menyebutkan bahwa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
harus seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk
7
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
Selanjutnya, persyaratan Calon Presiden/Wakil Presiden diatur lebih lanjut
di dalam UU Pemilu, termasuk soal pembatasan periode jabatan di jabatan
8
yang sama selama maksimal dua periode berturut-turut.

Secara umum, proses pencalonan di dalam pilpres diatur di dalam UUD
1945, yaitu pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden diusulkan oleh Parpol
9
atau gabungan Parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

6 Pasal 168 UU Pemilu.
7 Pasal 6 UUD 1945.
8 Pasal 169-Pasal 171 UU Pemilu.
9 Pasal 6 UUD 1945.

86 BAB 3 – SISTEM PEMILU