Page 104 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor,
nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar Parpol pengusul dalam satu
18
kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan terkait dengan pengaturan waktu, UU Pemilu mengatur tentang
penyelenggaraan pilpres, misalnya pemilu dilaksanakan lima tahun sekali,
pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari
yang diliburkan secara nasional, dan KPU mengatur lebih lanjut tentang
hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara. Dengan mendasarkan pada
regulasi ini, pilpres di tahun 2019 diselenggarakan pada hari yang sama
19
dengan penyelenggaraan pemilu legislatif.

Tabel 3.9. Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Paslon Presiden/Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih
dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan
sedikitnya 20 persen suara di setiap Provinsi yang tersebar di
lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi
Presiden dan Wakil Presiden
Sistem Pemilu
- Dalam hal tidak ada Paslon Presiden/Wakil Presiden terpilih, dua
paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua
dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan
yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai
Presiden dan Wakil Presiden
Daerah Pemilihan Wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh
Parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memiliki kursi
paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25
persen dari suara sah secara nasional pada pemilu legislatif
sebelumnya
Parpol dapat melakukan kesepakatan dengan parpol lain untuk
Pencalonan melakukan penggabungan dalam mengusulkan paslon
Penentuan Calon Presiden/Wakil Presiden dilakukan secara
demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal parpol
yang bersangkutan
Surat suara berisi nomor, nama dan tanda gambar parpol atau
gabungan parpol pengusung
Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau
Metode pemberian tanda gambar parpol atau gabungan pengusul dalam satu kotak
suara
pada surat suara

18 Pasal 353 Ayat 1 Huruf a UUD 1945.
19 Pasal 167 UU Pemilu.
88 BAB 3 – SISTEM PEMILU