Page 103 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 103
10
Mekanisme pencalonan kemudian lebih lanjut diatur di dalam UU Pemilu.
Beberapa diantaranya adalah, pertama, bahwa pasangan Calon
Presiden/Wakil Presiden diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol
peserta pemilu yang memiliki kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi
DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu
11
legislatif sebelumnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai ambang batas
pencalonan di dalam pilpres. Kedua, penentuan Calon Presiden/Wakil
Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan
mekanisme internal Parpol yang bersangkutan. 12 Ketiga, Parpol dapat
melakukan kesepakatan dengan Parpol lain untuk melakukan
13
penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon.
Sedangkan untuk penentuan pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden
terpilih, UUD 1945 menyebutkan bahwa: Pasangan calon Presiden dan wakil
Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah
suara dalam pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap
Provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia,
14
dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, konstitusi juga
menyatakan bahwa: dalam hal tidak ada pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara
langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik
15
sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan lebih lanjut terkait
dengan penetapan perolehan suara diatur di dalam UU Pemilu. 16
Pengaturan ini yang secara implisit menyatakan bahwa sistem pilpres
menganut TRS dengan varian sistem mayoritas mutlak (majority run-off).
Terkait dengan metode pemberian suara, konstitusi menyatakan: Presiden
dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket pasangan secara langsung oleh
17
rakyat. Selanjutnya, konstitusi juga menyatakan bahwa: Pemberian suara
10 Pasal 221-Pasal 239 UU Pemilu.
11 Pasal 222 UU Pemilu.
12 Pasal 223 Ayat 1 UU Pemilu.
13 Pasal 223 Ayat 2 UU Pemilu.
14 Pasal 6A Ayat 3 UUD 1945.
15 Pasal 6A Ayat 4 UUD 1945.
16 Pasal 416-417 UU Pemilu.
17 Pasal 6A Ayat 1 UUD 1945.
BAB 3 – SISTEM PEMILU 87
