Page 11 - Masa Demokrasi Terpimpin_Eka Sugiarti

Sejarah Indonesia : Demokrasi Terpimpin

5) Pembebasan Irian Barat
▪ Latar Belakang → Bangsa Indonesia kecewa atas keputusan hasil KMB bahwa
masalah Irian Barat akan diselesaikan satu tahun setelah penyerahan
kedaulatan.
▪ Perjuangan Pembebasan Irian Barat
1) Perjuangan Diplomasi
Pemerintah Indonesia mengirim para diplomat untuk memperjuangkan
Irian Barat melalui forum internasional. Para diplomat: Soebandrio,
Mukarto Notowidagdo, Zairin Zain, Adam Malik, Ganis Harsono, Alex
Alatas, dan A.H. Nasution.
Beberapa upaya yang dilakukan:
a) Konferensi Colombo pada April 1954.
b) Konferensi Asia Afrika pada April 1955.
c) Siding Umum PBB pada 1954-1957.
2) Konfrontasi Politik
✓ Pada 1956 Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB yang
dikukuhkan dalam UU No. 13 Tahun 1956.
✓ Pada 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo membentuk
pemerintahan sementara Irian Barat. Tujuannya untuk
mendeklarasikan pembentukan Provinsi Irian Barat sebagai bagian
dari RI.
3) Konfrontasi Ekonomi
✓ Pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai F 3.661
juta.
✓ Melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan penerbangan
dan pendaratan di wilayah Indonesia.
✓ Memberhentikan semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia
mulai tanggal 5 Desember 1957.
✓ Melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia sejak
Desember 1958.
4) Konfrontasi Militer
✓ Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri
Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta pada acara peringatan
Agresi Militer II Belanda.
✓ Isi Trikora:
a) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
b) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia
c) Melaksanakan mobilisasi umum.
✓ Pada 15 januari 1962, terjadi pertempuran di Laut Aru antara kapal
jenis motor torpedo boat (MTB) ALRI dengan dua kapal perusak
Belanda.
5) Persetujuan New York
Ellsworth Bunker (penengah konfrontasi Indonesia-Belanda, dari
Amerika Serikat) mengusulkan:
a) Agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan
perantara PBB yaitu United Nation Temporary Executive Authority
(UNTEA) dalam jangka waktu 2 tahun.
b) Agar rakyat Irian Barat diberi kesempatan menentukan pendapatnya
agar tetap berada dalam wilayah RI atau memisahkan diri.

EKA SUGIARTI, S.PD 11