Page 12 - Masa Demokrasi Terpimpin_Eka Sugiarti

Sejarah Indonesia : Demokrasi Terpimpin

Ellsworth Bunker mengajak Indonesia-Belanda bertemu dalam meja
perundingan. Delegasi Indonesia (Adam Malik) dan Delegasi Belanda
(Dr. Van Royen).
Isi Persetujuan New York → Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober
1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nation
Temporary Executive Authority (UNTEA).
Pada 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di
samping bendera PBB dan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963
UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
Setelah penyerahan Irian Barat, pemerintah Indonesia diwajibkan
melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
6) Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
Dilaksanakan sejak 14 Juli 1969 s.d. 4 Agustus 1969. Pelaksanaan
diatur oleh Brigjen Sarwo Edhie Wibowo dan diawasi langsung oleh
perwakilan PBB yaitu Fernando Ortis Sanz. Dewan musyawarah Pepera
memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari RI.

F. Kehidupan Ekonomi masa Demokrasi Terpimpin
Kondisi ekonomi pada masa awal Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk akibat
pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan
ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di
mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai
negara atau minimal di bawah pengawasan negara.
Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan
pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 15 Agustus
1959 yang dipimpin Moh. Yamin. Dapernas kemudian menyusun program
kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola
Pembangunan Semesta Berencana.
Cita-cita pembangunan nasional semesta berencana yang berlandasakan
“Berdiri di Atas Kaki Sendiri” (berdikari) dalam ekonomi direncanakan pada
1966 hingga 1988.

G. Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi
a) Membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas)
▪ Dibentuk berdasarkan UU No. 80 tahun 1958
▪ Pemimpin → Muh. Yamin
▪ Tugas → Mempersiapkan rancangan UU pembangunan nasional
dan menilai penyelenggaraan pembangunan.
▪ Pada 1963, berganti nama menjadi Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden
Soekarno.
b) Menerapkan Kebijakan Devaluasi Mata Uang Rupiah
▪ Ditetapkan pada 24 Agustus 1959
▪ Tujuan → Meningkatkan nilai rupiah dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat kecil.
▪ Usaha → Pemerintah melakukan pembekuan terhadap semua
simpanan yang melebihi Rp25.000,00.
▪ Dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK)

EKA SUGIARTI, S.PD 12