Page 74 - MODUL KEWARGANEGARAAN
P. 74
dapat diformalkan sebagai fakta yudisial
(pengakuan de jure) dalam posisi itu. suatu bangsa
telah berdiri dan menjalankan kekuasaan
sebagaimana negara berdaulat lainnya dikenal
sebagai pengakuan de facto. Pengakuan de jure, di
sisi lain, adalah pernyataan hukum bahwa suatu
negara telah didirikan dan bahwa hukum
internasional mengakui kedaulatannya. De facto
dan de jure pengakuan berbeda dengan cara
berikut:
a) Harta benda yang berada dalam wilayah suatu
bangsa yang mengakuinya hanya dapat diklaim
oleh suatu negara atau pemerintah yang diakui
secara de jure.
b) Kekebalan diplomatik penuh dan hak istimewa
tidak tersedia bagi perwakilan negara-negara de
facto yang diakui secara hukum.
c) Karena sifatnya yang sementara, pengakuan de
facto secara teoritis dapat ditarik kembali.
d) Suatu wilayah jajahan yang memperoleh
kemerdekaan dari suatu negara berdaulat yang
diakui secara de jure harus diakui juga.
Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya
pada tanggal 17 Agustus 1945.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, unsur-unsur
negara terpenuhi. Mesir memberi pengakuan
pertamanya pada 10 Juni 1947. Libanon, Arab
Saudi, Afghanistan, Suriah, dan Burma semuanya
kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia.
Selama Perundingan Linggarjati pada tahun 1947,
Belanda memberi Republik Indonesia pengakuan de
facto untuk wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera.
Sementara itu, pada 27 Desember 1949, pada
Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda
MODUL KEWARGANEGARAAN
[67]
