Page 75 - MODUL KEWARGANEGARAAN
P. 75
memberikan pengakuan de jure. Kenyataannya,
masalah pengakuan negara baru lebih bersifat
politis daripada legal. Hal ini menunjukkan bahwa
pertimbangan politik akan memiliki dampak yang
lebih besar pada negara lain memberikan
pengakuan atau tidak.
PENGAKUAN NEGARA
Pengakuan adalah tindakan bebas oleh
negara lain yang mengakui organisasi politik,
independensi, dan kepatuhan dengan kewajiban
hukum internasional dari suatu wilayah tertentu
dalam menjadi bagian dari komunitas internasional
secara keseluruhan Starke mengatakan bahwa
tindakan mengakui sesuatu dapat dilakukan secara
eksplisit, seperti dengan menyatakannya dalam
nota diplomatik, pesan pribadi dari kepala negara
atau menteri luar negeri, pernyataan parlemen,
atau perjanjian.
Pengakuan juga dapat dilakukan secara
tersirat, seperti ketika negara yang mengakui
pemerintah baru untuk memiliki hubungan
tertentu. Ada dua hipotesis yang bersaing mengenai
pengakuan:
1. Teori yang dikenal sebagai teori konstitutif
menegaskan bahwa hanya tindakan
pengakuan yang memberikan otoritas kepada
pemerintah baru di lingkungan internasional.
2. Teori yang dikenal sebagai teori deklaratif
atau pembuktian menegaskan bahwa status
suatu negara atau otoritas pemerintah baru
ada sebelum pengakuan dan tidak bergantung
pada pengakuan itu. Pernyataan resmi
MODUL KEWARGANEGARAAN
[68]