Page 88 - MODUL KEWARGANEGARAAN
P. 88

prinsip  kesetaraan  politik  dan  dalam  suasana

                  kebebasan politik yang terjamin.

                         Samuel  Huntington  (1997:6-7)  melaporkan
                  bahwa ada dua sistem politik di dunia: demokratis

                  dan  tidak  demokratis.  Baginya,  sistem  politik
                  disebut  demokrasi  ketika  pembuat  keputusan
                  kolektif  yang  sangat  kuat  dalam  sistem  tersebut

                  dipilih  melalui  pemilihan  yang  adil.  Dalam  sistem
                  ini,  calon  dapat  dengan  bebas  bersaing  untuk
                  mendapatkan         suara     dan     seluruh     penduduk

                  memiliki  hak  untuk  memilih.  Di  sisi  lain,  sistem
                  politik     yang       tidak      demokratis        meliputi
                  totalitarianisme,       otoritarianisme,       absolutisme,

                  rezim militer, rezim komunis, dan rezim satu partai.

                         Dimensi  yang  membedakannya  merupakan
                  prinsip-  prinsip  yang  digunakan  dalam  bernegara.

                  Sukarna  (1981:  4-  5)  mengemukakan  terdapatnya
                  sebagian  prinsip  dari  demokrasi  serta  prinsip-

                  prinsip  dari  otoritarian  ataupun  kediktatoran.  Ada
                  pula prinsip- prinsip dari sistem politik demokrasi
                  yaitu sebagai berikut:


                 a) Pembagian   kekuasaan
                 b) Pemerintahan dibatasi oleh UU,
                 c)  Pemerintahan bersumber pada hukum, dll.


                         Kebalikan dari prinsip demokrasi merupakan
                  prinsip  kediktatoran  yang  berlaku  pada  sistem
                  politik otoriter ataupun totaliter. Prinsip- prinsip ini

                  dapat  dicirikan  sebagai  prinsip-prinsip  yang  tidak
                  demokratis sebagai berikut:


                 a.  Pemusatan  kekuasaan  ialah  kekuasaan  legislatif,
                     kekuasaan  eksekutif  serta  kekuasaan  yudikatif
                     jadi  satu.  Ketiga  kekuasaan  itu  dipegang  serta

                     dijalankan oleh satu lembaga saja.
                                   MODUL KEWARGANEGARAAN
                                                                             [81]
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93