Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 11 November 2019

WIYATNO H ABDUL RAZAK H JIMMY CARTER HJ FARIDAWATI DARLAND ATJEH
KETUA DPRD KALTENG WAKIL KETUA I DPRD KALTENG WAKIL KETUA II DPRD KALTENG WAKIL KETUA III DPRD KALTENG
SENIN, 11 NOVEMBER 2019 06

ANGGARAN PENDIDIKAN
Hanya untuk Bayar

Gaji dan BOS

PALANGKA RAYA, PPOST
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
kalimantan Tengah (Kalteng), Duwel Rawing mengatakan,
anggaran sebesar Rp1,4 triliun atau 28 persen yang dise-
diakan pemerintah provinsi (pemprov) tidak terlalu berdam-
pak terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidi-
kan.

Hal itu disebabkan anggaran Kalteng.
pendidikan lebih banyak untuk Kalau anggaran lebih banyak
membayar gaji dan bantuan opera- untuk membangun infrastruktur
sional siswa (BOS). Artinya, ang- jalan dan jembatan, tapi tidak mem-
garan pendidikan sebesar 28 persen persiapkan sumber daya manusia
dari total anggaran pendapatan (SDM) yang memadai, jelas kede- Duwel Rawing
dan belanja daerah (APBD) masih pannya akan berdampak bagi SDM
belum mampu meningkatkan masyarakat Kalteng. Sekalipun
sarana dan prasarana pendidikan. infrastruktur baik, tapi tidak bisa “Ada sekolah
Foto : PPost/Ist “Anggaran sebesar itu peng- dimanfaatkan masyarakat khusus-
KUNKER - Koordinator Komisi III DPRD Kalteng, Hj Faridawati Darland Atjeh dan sejumlah anggota komisi melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke RS Jiwa menegah kejuruan
Sambang Lihum Banjarmasin, provinsi Kalimantan Selatan, kemarin. gunaannya hanya untuk mem- nya masyarakat asli Kalteng. (SMK), tapi tidak
“Yang terjadi justru infrastruktur
bayar gaji dan bantuan operasional itu lebih dimanfaatkan orang luar
punya tempat
sekolah (BOS),” ujarnya di gedung
Dewan Puji Pelayanan DPRD Kalteng, kemarin. dengan segudang pengalaman dan praktek. Apa yang
pendidikannya jauh lebih baik,”
Dikatakan legislator PDI Per-
ingin dicapai jika
RSJ Sambang Lihum juangan Kalteng ini, jika ingin pen- ujarnya. tempat praktek saja
Diharapkan, percepatan pem-
didikan di Kalteng semakin baik
dan maju, maka anggarannya harus
bangunan infrastruktur dan mem-
tidak ada. Hal-hal
di atas 30-40 persen dari APBD.
dengan peningkatan SDM, yakni
“Kalau masih bawah 30 pers- buka keterisolasian harus diiringi seperti ini yang
PALANGKA RAYA, PPOST lainnya. ini mengatakan, RSJ Sambang berharap, RSJ Sambang Lihum en, maka kondisi pendidikan di dengan meningkatkan sarana dan perlu diperhatikan,”
Jajaran pimpinan dan anggota “Kami mengunjungi RS. Jiwa Lihum secara khusus melayani bisa menjadi contoh bagi RSJ Kalteng maka seperti itu-itu saja, prasarana mengajar di seluruh
Komisi III DPRD Kalimantan Sambang Lihum Pemprov Ka- masyarakat yang memiliki ma- Kalawa Atei Palangka Raya. karena anggaran sebesar itu hanya sekolah yang ada di provinsi ini.
Tengah (Kalteng) melaksanakan limantan Selatan dan diterima salah kesehatan atau mental. “Bersyukur dan merasa cuk- untuk gaji dan BOS. Sementara “Saya prihatin melihat kondisi
kunjungan kerja (kunker) ke dengan baik oleh Direktur RSJ “Kami juga ingin RSJ Kalawa up itu membuat damai melihat untuk sarana prasarananya masih sekolah yang ada. Masih ada seko- membangun gedung sekolah dan
kota Banjarmasin, Provinsi Ka- Sambang Lihum, Dr. IBG Dhar- Atei (Terang Hati) Palangka luasnya hati yang mengasihi belum,” jelas Duwel. lah yang kekurangan guru, tidak prasarana lainnya.
limantan Selatan. ma Putra dan jajarannya. Banyak Raya sebagus RSJ Sambang sesama. Semoga RSJ Sambang Duwel juga mengungkapkan, memiliki ruang praktek, sarana dan “Ada sekolah menegah kejuruan
Tepatnya, di Rumah Sakita hal yang didapat menyangkut Lihum. Bagus gedungnya dan Lihum bisa menjadi contoh anggaran sebesar 28 persen yang prasarananya masih sangat minim, (SMK), tapi tidak punya tempat
Jiwa (RSJ) Sambang Limun. apa saja yang dilakukan rumah lengkap sarana-prasarana bagi RSJ Kalawa Atei,” ucap selalu didengung-dengungkan dan lain sebagainya,” katanya. praktek. Apa yang ingin dicapai
Rombongan dipimpin Ketua sakit itu dalam melayani ma- dalam melayani masyarakat anggota dewan asal pemili- pemprov hanya lebih kepada Dikatakan, saat ini masyarakat jika tempat praktek saja tidak ada.
Komisi III, Duwel Rawing Ia syarakatnya,” ucap Faridawati yang berobat,” ucap Faridawati. han Kalteng I meliputi Kota memenuhi syarat perundang- di sejumlah desa, ada yang sampai Hal-hal seperti ini yang perlu di-
didampingi koordinator Komisi kepada koran ini, kemarin. Sementara itu anggota DPRD Palangka Raya, Kabupaten undangan minimal 20 persen dan menyediakan lahan untuk dijadi- perhatikan,” jelas mantan bupati
III, Faridawati Darland Atjeh, Politisi senior Partai Nasional Kalteng dari Partai Kebangkitan Katingan dan Gunung Mas tidak berdampak apa-apa terhadap kan sekolah. Tapi, pemerintah tidak Kabupaten Katingan dua periode
dan sejumlah anggota komisi Demokrat (NasDem) Kalteng Bangsa (PKB), Evi Kahayanti ini.(art/P4) kemajuan sektor pendidikan di bisa menyediakan dana untuk ini.(art/P4)

Hj Merry Rukaini Permana Setiawan Sastra Jaya

Propemperda ZIARAH -

2020 Dibentuk Perhatikan Kehidupan Anggota DPRD
Barito Utara,
Wardatun Nur
Jamilah saat
MUARA TEWEH, PPOST dikonfi rmasi di
Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan fraksi Makam Pahlawan
Dharma Persada
DPRD setempat dapat rapat paripurna menetap- Muara Teweh usai
kan program pembentukan peraturan daerah kegiatan ziarah
(Propemperda) 2020. nasional, Minggu
Selain pembentukan Propemperda itu juga Keluarga Pahlawan (10/11).
disampaikan pendapat akhir fraksi dewan se-
tempat terhadap nota keuangan rancangan APBD
2020 yang dipimpin Ketua DPRD Barito Utara,
Mery Rukaini dihadiri Wakil Bupati Sugianto
Panapa Putra, di gedung DPRD di Muara Teweh,
kemarin.
Bupati Barito Utara, Nadalsyah, dalam sambu-
tannya yang dibacakan Wakil Bupati Sugianto MUARA TEWEH, PPOST darah mereka untuk memperjuang-
Panala Putra menyampaikan, dalam rapat yang Momentum hari Pahlawan ke -74, anggota DPRD Barito kan kemerdekaan Republik Indone-
masa-masa sidang yang telah lalu banyak saran Utara, Wardatun Nur Jamilah, mengharapkan pemerin- sia, khususnya di Barito Utara.
serta masukan serta pemikiran-pemikiran positif Hendaknya, sebagai penerus
yang dikemukakan oleh pimpinan dan anggota- tah daerah dapat memperhatikan kehidupan para kelu- bangsa agar dapat satu dan bersa-
anggota dewan yang terhormat disampaikan arga pahlawan yang telah gugur. ma-sama dalam mempertahankan
dengan bijaksana juga inspiratif. keutuhan NKRI. Sebab, bangsa
Tahapan proses penganggaran dari penetapan ini bukan berperang dengan
KUA dan PPAS, pembahasan sampai pengajuan Masalahnya, dari pantau- “Pemerintah daerah jangan bangsa luar lagi, akan tetapi
rancangan Perda untuk dievaluasi oleh Pemer- an kehidupan keluarga para hanya memberikan tali asih dengan bangsa kita sendiri dan
intah Provinsi Kalimantan Tengah, sebelum pahlawan, khususnya di Barito atau santunan saja, namun bagaimana mempertahankan
ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang Utara , dapat dikatakan masih dapat menghargai dan mem- keutuhan NKRI.
rancangan APBD Barito Utara tahun anggaran kurang layak. Contohnya, berikan kehidupan yang layak “Bagaimana cara kita meng-
2020, telah diusahakan semaksimal mungkin rumah yang huni keluarga bagi keluarga para pahlawan hargai para pahlawan kita, be-
dan jadi bahan pemikiran kita bersama dan para pahlawan bersangkutan. tersebut,” ujarnya, Minggu gitu pula lah kita menghargai
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Untuk itu, diharapkan (10/11). bangsa ini. Mereka yang telah
yang berlaku. pemerintah daerah dapat Wardatun juga mengharap- berjuang untuk kemerdekaan
“Diharapkan tujuan program pembangunan memperhatikan lebih kepada kan kepada seluruh masyara- kita, Karena itu, kita harus
yang kita rencanakan tetap berorientasi pada keluarga para pahlawan Barito kat agar dapat menjaga apa bisa menghargai perjuangan
visi Barito Utara yaitu terwujudnya masyarakat Utara yang telah gugur untuk yang telah diperjuangkan oleh mereka,” kata Wardatun.
Barito Utara yang relegius, mandiri dan sejahtera, kemerdekaan Indonesia. para pahlawan dengan tumpah (bn/P4)
melalui percepatan peningkatan pembangunan di
bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan
ekonomi kerakyatan,” jelas dia. Foto : BN
Sugianto mengingatkan, peranan Perda yang
demikian penting dalam penyelenggaraan oto- Enam Fraksi Setujui Raperda APBD 2020
nomi daerah maka penyusunannya perlu di-
programkan, agar berbagai perangkat hukum
yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, MUARA TEWEH, PPOST Pembangunan (PPP), Fraksi Partai “Raperda APBD Kabupaten Barito sanaan APBD, pajak daerah, retri- ditetapkan sebagai Perda oleh Bupati
terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas. Enam fraksi pendukung Dewan Gerindra, dan fraksi gabungan Utara tahun anggaran 2020 telah busi dartah dan tata ruang harus Barito Utara,” kata dia.
Sebagai instrumen perencanaan, Propemperda Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni Fraksi Amanat Rakyat Karya disetujui oleh seluruh fraksi, namun mendapat evaluasi gubernur sebagai Mery juga mengucapkan terima
memegang peranan penting dalam mewujudkan Kabupaten Barito Utara menyetujui Sejahtera (ARKS). dengan catatan-catatan yang harus wakil pemerintah pusat sebelum kasih dan apresiasi yang setinggi-
pembangunan hukum di daerah agar berjalan rancangan peraturan daerah (rap- Peraturan tersebut disetujui diperhatikan oleh pemerintah dae- ditetapkan oleh bupati/walikota. tinginya kepada bupati dan wakil
selaras dengan sistem hukum nasional, rencana erda) APBD tahun anggaran 2020 setelah diketok palu oleh Ketua rah,” kata Mery. “Dengan mengacu pada pasal 245 bupati Barito Utara serta tim ang-
pembangunan jangka menengah daerah, otonomi untuk dijadikan peraturan daerah DPRD Barito Utara, Mery Rukaini Menurut Mery, memperhatikan ayat 3 Undang-Undang nomor 23 garan pemerintah daerah, Sekda,
daerah dan tugas pembantuan. (Perda). dan dilakukan penandatangan berita pasal 245 ayat 3 Undang-Undang no- tahun 2014 tersebut, maka diminta unsur FKPD, pejabat aselon II, III,
Program pembentukan peraturan daerah juga Enam fraksi tersebut, yakni Fraksi acara oleh pimpinan daerah bersama mor 23 tahun 2014 tentang pemerin- kepada pihak pemerintah daerah dan IV lingkup pemerintah daerah
merupakan instrumen yang mencakup perenca- Partai Demokrat, Fraksi Partai Ke- pimpinan dewan usai sidang pari- tahan daerah yang berbunyi rancan- segera menyampaikan raperda yang berkenan meluangkan waktu
naan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, bangkitan Bangsa (PKB), Fraksi purna pendapat akhir fraksi-fraksi gan perda kabupaten/kota tentang APBD 2020 yang telah disetujui ber- bersama DPRD untuk mengikuti
hukum yang mendasari dan sesuai dengan arah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pendukung DPRD Barito Utara di RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan sama kepada Gubernur Kalimantan rapat pembahasan serta rapat pari-
pembangunan daerah.(ant/P4) Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Mura Teweh, kemarin. APBD, pertanggungjawaban pelak- Tengah untuk dievaluasi sebelum purna.(ant/P4)