Page 10 - WBC februari 2018 - HQ UPLOAD REVISI
P. 10
PERATURAN PERATURAN
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 204/PMK.04/2017
Tentang Toko Bebas Bea
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor • Pendelegasian penerbitan kartu kendali kepada Kepala Kantor
85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama;
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, • Kartu kendali dalam bentuk kartu kendali elektronik;
yang mengatur Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal • Transaksi online atas pengeluaran barang yang dilakukan oleh
kedatangan bandar udara internasional di kawasan pabean, maka anggota korps diplomatik atau tenaga ahli badan internasional;
dianggap perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor • Penambahan jenis Toko Bebas Bea yaitu Toko Bebas Bea Terminal
204/PMK.04/2017 Tentang Toko Bebas Bea untuk mengganti Kedatangan;
ketentuan toko bebas bea yang sebelumnya sebelumnya diatur • Pembentukan Tempat Penyerahan di terminal keberangkatan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.04/2013 . bandar udara internasional atau di terminal keberangkatan
internasional di pelabuhan utama atau tempat transit pada terminal
Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan
Menteri Keuangan dimaksud, antara lain: tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri atau
tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama
Latar belakang diterbitkannya peraturan tersebut yaitu : yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan
• Berdasarkan Asas Sopan Santun Internasional luar negeri di Kawasan Pabean sebagai bagian dari Toko Bebas
(International Fatsoen) bahwa tidak etis memungut pajak Bea yang diperuntukkan sebagai tempat penyerahan barang
atas warga negara asing yang bukan menjadi subyek dan yang dibeli di Toko Bebas Bea dalam kota oleh orang yang akan
obyek pajak Indonesia. berangkat ke luar negeri;
• Bahwa fasilitas Toko Bebas Bea selain merupakan • Pemasukan kembali barang yang telah dibeli oleh orang yang akan
international fatsoen juga dapat memberikan benefit ke luar Daerah Pabean ke Toko Bebas Bea karena retur ataupun
lain, seperti peningkatan pendapatan negara dari sisi tertinggal oleh si pembeli;
pajak penghasilan (PPh Badan), penggerakan sektor
ekonomi melalui peningkatan konsumsi dalam negeri, Pada Peraturan angan ini juga juga diatur mengenai penguatan dalam
dan penyerapan tenaga kerja. fungsi pengendalian dan pengawasan yaitu :
• Pemaparan Profil Perusahaan pada saat pengajuan izin pendirian
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan dimaksud, antara lain: Toko Bebas Bea;
• Pendelegasian wewenang Penetapan tempat sebagai • Pemberitahuan tertulis tentang kesiapan dan rencana memulai
Toko Bebas Bea dan pemberian izin sebagai Pengusaha operasional bagi Toko Bebas Bea yang sudah mendapat Izin Toko
Toko Bebas Bea kepada Kepala Kantor Wilayah atau Bebas Bea;
Kantor Pelayanan Utama (KPU) atas nama Menteri; • Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer
• Penetapan dan izin Toko Bebas Bea berlaku untuk waktu (IT Inventory) dan Closed Circuit Television (CCTV);
yang tidak terbatas (terus menerus); • Pembekuan oleh Kepala KPU atau Kantor Pabean atas nama
• Pemanfaatan Sistem Komputer Pelayanan dalam Kepala Kantor Wilayah dan pelaporan pembekuan kepada Kepala
pengajuan Permohonan izin Toko Bebas Bea dan Kantor Wilayah;
perubahannya; • Analisa berdasarkan akses data terhadap IT Inventory dan
• Perluasan orang yang berhak membeli barang di melaporkan hasil analisanya kepada Kepala Kantor Wilayah atau
Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota dengan Kantor Pelayanan Utama secara periodik.
mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai serta
tidak dipungut PDRI yaitu pada orang yang akan keluar
dari Daerah Pabean;
• Pembelian barang di Toko Bebas Bea oleh Lembaga
Diplomatik;
8 | Volume 50, Nomor 2, Februari 2018 - Warta Bea Cukai Volume 50, Nomor 2, Februari 2018 - Warta Bea Cukai | 9
